Bisnis.com,JAKARTA — Pemerintah memasang target 13 perjanjian dagang baru sampai dengan akhir 2018.
“Kita dapat bayangan 13 perjanjian sudah bisa ditandatangangi sampai dengan akhir 2018,” Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam diskusi “Capaian Pemerintah: Pemerataan Ekonomi Berkeadilan” di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (17/10/2017).
Enggartiasto mengklaim surplus neraca dagang pada September 2017 tidak terlepas dari upaya pembukaan pasar-pasar non tradisional. Hal itu sekaligus menjadi amanat dari Presiden Joko Widodo.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira sebelumnya menilai dengan segera merealisasikan free trade agreement (FTA), Indonesia dapat lebih meningkatkan pertumbuhan ekspor. Dengan demikian, motor perekonomian yang berasal dari ekspor non migas bisa membuat target pertumbuhan ekonomi di 2018 berada di 5,2%.
“Harapannya jika perjanjian FTA sudah direalisasikan maka porsi ekspornya bisa lebih besar ke negara tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani juga menilai keberadaan Perpres diperlukan untuk mempercepat proses perundingan FTA. Hal tersebut untuk mempertegas proses koordinasi lintas K/L.
“Sebenarnya aturan itu mempertegas saja dan juga supaya jelasa bahwa tial K/L bergabung dalam tim perundingan,” jelasnya.
Shinta menegaskan bahwa peran pelaku usaha harus dilibatkan sejak awal. Menurutnya, dunia usaha nantinya yang akan terkena dampak paling besar dari perjanjian dagang yang direalisasikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
