Bisnis.com, JAKARTA--Peraturan Menteri yang mengatur tentang pemanfaatan data hulu minyak dan gas bumi saat ini telah sampai di tahap final.
Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tunggal, mengatakan pemerintah ingin meningkatkan kegiatan pencarian sumber baru minyak dan gas.
Salah satu cara yang akan ditempuh pemerintah yakni dengan mempermudah izin pemanfaatan data.
"Permen-nya sih sudah final tapi belum di-sign. Pembahasannya sudah final. Sekarang tinggal di Biro Hukum," ujarnya usai menghadiri acara Pertambangan dan Energi Expo di Hotel JW Marriott, Rabu (29/7/2017).
Melalui beleid baru, ujar Tunggal, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) bisa mengakses data dengan lebih mudah. Sebagai contoh, dia menyebut bila KKKS ingin melakukan survey di cekungan tertentu, data di wilayah kerja yang berada di sekitar cekungan bisa didapatkan.
Caranya, dengan mengusulkan kepada pemerintah. Dengan demikian, pemerintah yang akan mengurus permintaan data untuk KKKS yang akan melakukan survey cekungan. Jika datanya telah tersedia di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), tutur Tunggal, pemerintah akan menyediakan data yang diminta.
Baca Juga
"Kalau dulu, kan agak susah. Kalau sekarang, kita aja, pemerintah. Kalau datanya sudah di Pusdatin, kita kasih," katanya.
Melalui beleid itu pun akan diatur kategorisasi data beserta masa pemanfaatannya. Dia menyebut masing-masing jenis akan berbeda usia pemanfaatan datanya. Sebagai contoh, untuk data dari wilayah kerja yang habis masa kontraknya harus dikembalikan karena data tersebut menjadi data yang sifatnya terbuka.
Dalam Peraturan Pemerintah No.35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, telah diatur tentang klasifikasi dan masa kerahasiaan data. Pertama, data umum yang merupakan data mengenai identifikasi dan letak geografis potensi, cadangan dan sumur migas serta produksi migas. Data dasar, bersifat rahasia hingga tahun keempat pemanfaatan data.
Kedua, data olahan yang berasal dari hasil analisis dan evaluasi data dasar yang bersifat terbuka setelah tahun keenam. Ketiga, data interpretasi yakni data yang diperoleh dari hasil interpretasi data dasar atau data olahan dengan umur kerahasiaan selama delapan tahun.
"Data yang bloknya sudah habis, harus dikembalikan ke pemerintah, habis masa berlakunya," katanya.
Sebelumnya, realisasi investasi hulu migas pada 2017, di paruh pertama, terealisasi 29% atau US$3,98 miliar dari target yakni US$13,8 miliar. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, capaian investasi hulu tahun ini lebih besar persentasenya namun lebih kecil capaian aktualnya dengan selisih US$1,67 miliar.
Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan realisasi investasi kali ini memang tak menggembirakan. Adapun, dari US$3,98 miliar, US$3,96 miliar di antaranya dibelanjakan untuk kegiatan eksploitasi dan US$0,02 miliar untuk kegiatan eksplorasi.
Di sisi lain, surutnya investasi hulu migas mengakibatkan belanja ke sektor lainnya seperti jasa penunjang ikut terkoreksi.
Alasannya, investasi turun karena faktor rendahnya harga minya. Selain itu, faktor keekonomian yang dianggap belum cukup bagi investor. Kemudian, biasanya, investasi lebih tinggi realisasinya jelang akhir tahun. Dia pun berharap pelaku usaha hanya sekadar menunda kegiatan hingga akhir tahun sehingga target investasi hulu tercapai.
"Investasi hulu migas penting buat negara karena punya trickle down efek yang signifikan. Jadi kami kurang bergembira kan realisasinya baru 29%," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
