Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan harga pokok pembelian garam rakyat di atas Rp1.000 per kg kepada Kementerian Perdagangan untuk mencegah harga tidak jatuh pada panen raya kali ini.
Direktur Jasa Kelautan KKP M. Abduh Nurhidajat mengatakan harga itu diusulkan berlaku untuk garam kualitas produksi (KP) 1. HPP diharapkan mulai berlaku pertengahan September saat panen raya berlangsung.
"Kami berupaya di atas Rp1.000 [per kg]. Pokoknya jangan sampai petambak lesu," katanya rapat koordinasi industri garam nasional di Kemenko Maritim, Senin (28/8/2017).
Agar menjadi standard pembelian garam nasional, harga batas bawah tersebut akan diterapkan lebih dulu di gudang-gudang penyimpanan garam petambak yang dibangun pemerintah sejak tahun lalu. Para petambak membentuk koperasi yang selanjutnya akan mengelola gudang tersebut.
Tahun lalu, KKP membangun enam gudang berkapasitas masing-masing 2.000 ton di Indramayu, Pati, Pamekasan, Cirebon, Pangkep, dan Bima. Adapun tahun ini, program tersebut diwujudkan di Rembang, Brebes, Sampang, Demak, Tuban, dan Kupang, senilai Rp12 miliar.
Fasilitas tersebut dibangun bersamaan dengan program integrasi tambak garam yang keseluruhannya masuk ke dalam program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (Pugar) 2017. Integrasi tambak pada dasarnya dilakukan dengan menggabungkan lahan petambak garam minimal 15 ha dalam satu hamparan produksi. Dengan mengintegrasikan lahan, pompa, geomembran, timbangan, dan kendaraan roda empat, konsolidasi itu diharapkan meningkatkan kualitas dan produktivitas, di samping efisiensi biaya produksi garam. KKP berharap produktivitas tambak rakyat dapat meningkat dari 80 ton menjadi 100 ton per ha.
Baca Juga
Pemerintah akan mengimplementasikan integrasi di 15 sentra produksi garam, meliputi Cirebon, Indramayu, Brebes, Demak,Rembang, Pati, Tuban, Lamongan, Pamekasan, Sampang, Sumenep, Bima, Kupang, Jeneponto, dan Pangkep, dengan anggaran Rp25,7 miliar.
"Umumnya, tambak rakyat itu kan 1-2 ha. Kalau dia kelola sendiri, produktivitasnya enggak terlalu maksimal. Kualitasnya juga enggak bagus karena dia perlu aliran [air laut] yang agak panjang kan. Kami ajak mereka mengintegrasikan dalam satu manajemen hamparan," kata Abduh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
