Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan bakal segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) seiring dugaan suap yang melibatkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut A. Tonny Budiono. Posisi Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Direktur Jenderal Kereta Api juga bakal dihuni pejabat baru dalam satu hingga dua bulan ke depan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pelaksana tugas yang bakal menduduki kursi Dirjen Perhubungan Laut merupakan pejabat Kemenhub memiliki kompetensi handal. "Kalau sudah ada kepastian [soal dugaan suap], kami akan assess [calon pejabar dirjen] laut," ujarnya di Jakarta, Kamis (24/8/2017).
Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyegel ruangan Tonny Budino di Gedung Karsa, komplek perkantoran Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat No.8. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di bilangan Gunung Sahari pada Rabu malam (23/8/2017).
Baca Juga
Budi Karya menekankan, pihaknya masih menunggu pernyataan resmi dari KPK terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap pejebat Kemenhub. Dia juga mengaku prihatin atas kejadian yang menimpa pejabat Kemenhub.
Menurut Budi, penilaian terhadap calon pejabat eselon I yang bakal menempati posisi Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Direktur Jenderal Perkeretapian bakal rampung dalam satu hingga dua bulan ke depan. Alhasil, posisi dirjen yang sebelumya kosong bisa kembali terisi.
Sebelumnya, Pudji Hartanto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Dirjen Perhubungan Darat apda 18 Agustus 2017 lalu. Sementara itu, Prasetyo Boeditjahjono dimutasi dari posisi Dirjen Perkeretaapian menjadi Staf Ahli pada Juli 2017. Tugas Dirjen Perkeretapian lalu dialihkan kepada Tonny Budiono sebagai pelaksana tugas. Dia merangkap sebagai Dirjen Perhubungan Laut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
