Bandara Notohadinegoro Dikembangkan, Ini Pandangan Bupati Jember

Bupati Jember Faida mengapresiasi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang merespons instruksi Presiden Joko Widodo terkait pengembangan Bandara Notohadinegoro.
Gloria Fransisca Katharina Lawi | 21 Agustus 2017 01:54 WIB
Bupati Jember Faida (kiri) ketika mendampingi Menhub Budi Karya Sumadi dalam kunjungan kerja pada Minggu (20/8/2017) - Dephub.go.id

Bisnis.com, JEMBER - Bupati Jember, Jawa Timur, Faida mengapresiasi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang merespons instruksi Presiden Joko Widodo terkait pengembangan Bandara Notohadinegoro.

Bupati Faida menyampaikan hal tersebut usai rapat bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Agus Santoso terkait pengembangan Bandara Notohadinegoro Jember, Jawa Timur, pada Minggu (20/8).

"Respons dari pemerintah pusat sangat cepat lebih dari yang kita harapkan dan kita kira. Satu minggu setelah Presiden berkunjung langsung menindaklanjuti di lapangan. Respons ini akan kita imbangi, karena ini impian masyarakat Jember. Kami berterima kasih kepada Presiden Jokowi dan Menteri Perhubungan yang membantu Jember dan kabupaten sekitarnya," ujar Faida.

Untuk pembebasan lahan, Faida mengatakan pihaknya akan mengadakan rapat dan berkoordinasi dengan Kementerian terkait seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kementerian BUMN.

Faida menyebutkan pada pekan ini akan adakan rapat dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, yang juga merespons cepat permintaan Pemerintah Kabupaten.

Saat ini lahan untuk bandara ini adalah milik PTPN XII, sehingga akan diadakan pula rapat bersama dengan Kementerian BUMN untuk pengalihan status lahan. Faida mengaku semua sedang dirancang dan dalam pekan depan sudah ada detail penyelesaian.

“Yang jelas karena ini instruksi Presiden, semua akan menindaklanjuti instruksi beliau. Agar tanah ini segera bisa diselesaikan dan diserahkan kepada pemerintah pusat supaya APBN bisa dianggarkan untuk bandara ini,” ujarnya.

Faida menjelaskan untuk pengelolaan bandqara itu, pemerintah daerah tidak akan meninggalkan begitu saja, namun dengan mekanisme kerja sama. Ini termasuk yang akan dibahas pada rapat maraton 4 hari besok dengan kementerian terkait.

"Termasuk juga dengan membuat BUMD, jadi nanti perlu kerja sama dengan DPRD sehingga BUMD yang menunjang untuk pengelolaan bandara dapat segera terealisasi,” jelasnya.

Disinggung mengenai peluang Bandara Jember menjadi embarkasi antara untuk haji dan umrah, saat ini Jember sudah sangat memenuhi syarat untuk itu.

Faida menerangkan bahwa Jember adalah kawasan yang religius di mana banyak yang akan umrah dan haji. Menurut data, untuk lima kabupaten ada 17 kloter, sedangkan syarat minimal untuk embarkasi antara lain adalah 14 kloter. "Kita sudah lebih dari syarat minimal tersebut,” urainya.

Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan peluang Jember sangat besar untuk menjadi embarkasi antara haji dan umrah seiring dengan pengembangan bandara ini. Namun semuanya tergantung pada Kementerian Agama yang memutuskan.

“Paling tidak menjadi embarkasi antara karena dengan pengembangan ini sudah bisa mulai menggunakan pesawat besar. Namun untuk embarkasi antara itu tergantung dari Kementerian Agama. Kita menyediakan fasilitas nanti Kementerian Agama yang menentukan,” kata Budi.

Tag : bandara, jember
Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top