Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha mendukung rencana pemindahan Ibu kota oleh pemerintah.
Pemerintah akan menyiapkan lahan seluas 300.000 hektare di Palangkaraya. Hal ini membutuhkan konsistensi pengembangan yang luar biasa.
Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch (IPW) mengatakan luas tersebut 4-5 kali lebih besar dari Ibukota DKI Jakarta saat ini. Dari luas tersebut mungkin harus dipersiapkan kawasan-kawasan strategis yang dapat dijadikan pusat pemerintah dalam skala yang lebih kecil dan bertahap.
"Bandingkan juga dengan pengembangan Kota Baru Bumi Serpong Damai (BSD) seluas 6.000 hektare yang setelah 30 tahun lebih, belum juga rampung sepenuhnya dengan rata-rata pembangunan diperkirakan 127 hektare per tahun," katanya melalui siaran pers, Sabtu (8/7/2017).
Ali menuturkan pihaknya menyoroti pemindahan ibukota jangan sampai menjadi ajang spekulasi. Pasalnya belum ada satu kota di Indonesia yang telah memiliki pola rencana kota dengan baik.
Menurutnya, jangan sampai terulang di kota-kota lain yang sarat dengan spekulasi.
Ali mengingatkan pemerintah untuk dapat memplot tata ruang khusus untuk pengembangan rumah rakyat. Sampai saat ini belum ada kota yang betul-betul mengakomodir peruntukan khusus untuk perumahan rakyat.
Dengan plot area ini maka aksi spekulasi lahan di area tersebut tidak akan terjadi, karena siapapun tidak bisa membebaskan lahan disana bila tidak dibangun rumah murah.
"Paling penting adalah mengenai seberapa besar komitmen dan konsisten pemerintah dalam memindahkan dan mengembangkan ibu kota baru."
Menurutnya, beberapa kali rencana pemindahaan ibukota terganjal karena masalah politik. Jangan sampai perubahan yang sudah dilakukan, berhenti di tengah jalan, mengingat luas pengembangan yang sangat besar dan waktu yang sangat panjang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
