.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA--Penandatanganan kontrak kerja sama atas Lapangan Gas South Pars menjadi yang pertama kalinya sejak sanksi di tahun 2006 sekaligus sinyal positif bagi investasi hulu minyak dan gas bumi di Iran.
Dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Senin (3/7/2017), Senior Analis Hulu Timur Tengah dan Afrika Utara Wood Mackenzie, Homayoun Falakshahi mengatakan penandatanganan kontrak yang dilakukan hari ini menjadi momentum penting bagi industri hulu migas di Iran.
Pasalnya, penandatanganan ini menjadi yang pertama sejak 10 tahun lalu bahwa Iran kembali membuka diri kepada perusahaan asing.
Adapun, South Pars Phase 11 konsorsium terdiri dari Total perusahaan asal Prancis yang menguasai saham partisipasi 50,1%, CNPC asal China 30% dan Petropars perusahaan Iran sebesar 19,9% menandatangani kontrak untuk jangka 20 tahun. Kontrak tersebut, bisa diperpanjang selama lima tahun dengan investasi sekitar US$5 miliar.
Lapangan itu telah dikembangkan Total pada 1990-an namun proses terhenti sejak Iran mendapat sanksi akibat upaya pengembangan tenaga nuklir.
Dengan cadangan 21 triliun kaki kubik (trillion cubic feet/tcf), Wood Mackenzie mengestimasikan lapangan gas bisa mengangkat 10 tcf sweetened gas atau gas yang minim atau tanpa kandungan gas hidrogen sulfida (H2S). Selain itu, lapangan tersebut juga diperkirakan bisa menghasilkan 450 juta barel kondensat.
Baca Juga
Menurut Homayoun, kesepakatan ini akan menarik perusahaan minyak internasional (international oil company/IOC) lainnya untuk kembali menggarap ladang migas di Iran.
Meningkatnya produksi gas Iran secara otomatis akan membuka peluang pengembangan gas pipa dan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) yang bisa disalurkan ke negara-negara tetangga.
"Kesepatan South Pars Phase 11 diharapkan akan menarik IOC lainnya kembali masuk ke sektor hulu Iran," ujarnya.
Kesepakatan itu pun, tuturnya, sebagai buah dari upaya yang dilakukan Presiden Iran Hassan Rouhani selama empat tahun bersama tim negosiasi yang dipimpin Menteri Perminyakan Bijan Zanganeh. Dia menilai, pemerintah Iran akhirnya bisa menerima kritik untuk mengubah draf kontrak sehingga memenuhi kriteria investasi dari IOC.
“Rouhani and Zanganeh berhasil menengahi pengkritik terkait perlunya mengubah naskah kontrak yang sesuai dengan kriteria investasi IOC," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
