Merespons Kereta Cepat, Pemkab Bandung Siapkan Jalan Larian

Pemkab Bandung mempersiapkan pembangunan akses jalan larian sebagai respons terhadap pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Herdi Ardia
Herdi Ardia - Bisnis.com 16 Mei 2017  |  20:34 WIB
Merespons Kereta Cepat, Pemkab Bandung Siapkan Jalan Larian
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Presiden China Xi Jinping (kedua kanan) menyaksikan penandatanganan perjanjian fasilitasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung oleh Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan dan Direktur Utama Bank Pembangunan Nasional China Hu Huaibang, di Gedung Great Hall of the People, Beijing, China, Minggu (14/5). - Antara/Bayu Prasetyo

Bisnis.com, BANDUNG - Pemkab Bandung mempersiapkan pembangunan akses jalan larian sebagai respons terhadap pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Selain itu, Pemkab Bandung terus mendorong percepatan pembebasan lahan untuk kereta cepat yang diproyeksikan memerlukan lahan hingga 430 ha.

Bupati Bandung Dadang M. Naser mengatakan kereta cepat yang akan berakhir di Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, harus memiliki jalan larian bagi kendaraan pengguna jasa moda transportasi tersebut.

Hal yang sama juga berlaku untuk jalan tol Soreang-Pasir Koja (Soroja) yang akan bermuara di Soreang.

"Untuk progres kereta cepat saat ini sudah pembebasan lahan nanti akan diekspos ke saya. Rencananya dari Tegalluar nanti ada pintu bukaan tol yang baru jadi ada dua koneksitas masuk ke Soreang dan ke majalaya yang bisa ditarik ke Tasik dan ke cilacap," katanya pada Selasa (16/5/2017).

Untuk memuluskan rencana proyek tersebut, pihaknya siap membantu pelaksana proyek dalam hal pembebasan lahan. Berdasarkan informasi yang diterimanya luas lahan di Kabupaten Bandung yang akan terkena proyek tersebut mencapai 430 ha.

Dari jumlah tersebut, separuhnya sudah selesai. Sejumlah lahan yang belum selesai merupakan milik pengembang swasta. Untuk itu, pihaknya akan melobi ke pihak bersangkutan. Jalur bagi rel secara parsial akan menggunakan lahan di pinggir tol.

"Dalam pembebasan lahan. Kita bertemu KCIC (PT Kereta Cepat Indonesia China) sekali dan akan bertemu lagi soal pemantapan dan larian laba-labanya," ucapnya.

Menurutnya, keberadaan kereta cepat akan mendorong percepatan distribusi barang dan orang yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah terutama di kawasan stasiun. Diperkirakannya, kebutuhan lahan untuk pembangunan stasiun sekitar 20 ha.

"Kalau soal kendala? Kendalanya bukan di kita, tapi komunikasi di pusat dengan China," ucapnya.

Mengenai dukungan dalam hal regulasi, pihaknya tidak hanya membantu perizinan dan pembebasan lahan, tapi juga merevisi Perda RTRW agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Konsultan Transportasi Haris Muhamadun menambahkan saat ini perencanaan design sedang berjalan terus dan fokus pada bukaan tol khusus yang terkoneksi dengan ibukota kabupaten. Konektivitas harus direspon cepat sehingga akan memicu pertumbuhan wilayah.

"Dari lahan yang akan direncanakan 430 hektar itu rata-rata lahan kosong sawah. Peruntukannya macam-macam di samping lahan perkotaan dan pemukiman. Pokoknya ditargetkan beroperasi pada 2019," ucapnya.

Sementara itu, untuk mendukung pelaksanaan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah operasi 2 Bandung kembali melaksanakan penertiban di Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.

Manajer Humas Daop 2 Bandung Joni Martinus mengungkapkan penertiban itu merupakan kedua kalinya setelah pada pekan sebelumnya 69 bangunan ditertibkan, sebagian besar sudah dibongkar sendiri oleh warga.

Pada Selasa (15/5/2017), tim Penertiban Aset Daop 2 kembali menertibkan 55 bangunan di Desa Gadobangkong Km 143 + 200 sampai dengan Km 143 + 800.

Jumlah personil yang diturunkan sebanyak 400 orang yang terdiri dari gabungan pegawai PT KAI Daop 2, TNI, Polri, Satpol PP Kabupaten Bandung Barat, dan Pemadan Kebakaran dengan menggunakan satu unit alat berat bekho.

Joni memastikan seluruh masyarakat yang terkena penertiban tesebut mendapatkan uang bongkar dan biaya angkut sehingga sebagian besar sudah membongkar sendiri bangunannya dan tidak ada perlawanan dari yang bersangkutan.

"Mereka sudah menerima uang bongkar dan biaya angkut serta sudah membongkar bangunannya untuk mengambil bagian-bagian yang masih bisa dimanfaatkan," ucapnya.

Sesuai dengan peraturan Direksi PT KAI, uang ganti yang diberikan sebesar Rp250.00 per m2 untuk bangunan permanen dan Rp200.000 untuk bangunan semi permanen. Total bangunan yang ditertibkan di Desa Gadobangkong adalah 124 bangunan atau secara keseluruhan seluas 7.505,93 m2.

"Setelah ini, di rencanakan pada Sabtu 20 Mei akan kita tertibkan di Cilame. Pada Kamis 18 Mei kita akan menertibkan di Kertamulya sebanyak 11 bangunan setara dengan 461,46 m2," paparnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Kereta Cepat

Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top