Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menargetkan tidak ada kebakaran hutan dan lahan tahun ini setelah tahun lalu luas kebakaran turun hingga 90%.
Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono mengatakan seluruh pihak harus peduli terhadap ekosistem gambut yang saat ini dalam penataan.
"Kami ingin di 2017 tidak terjadi (kebakaran hutan dan lahan) lagi. Target kami, tidak ada kebakaran hutan lahan tahun 2017 ini," katanya, Senin (15/5/2017).
Mengutip data KLHK, luas kebakaran hutan dan lahan tahun lalu 14.604,8 hektare, berkurang 94,4% dari tahun sebelumnya, saat kebakaran hebat melanda Sumatra dan Kalimantan.
Pascakebakaran, pemerintah menerbitkan PP No 57/2016 untuk merevisi PP No 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengeelolaan Ekosistem Gambut. Dalam regulasi itu, pemerintah menekankan berbagai larangan, meliputi pembukaan lahan gambut sampai kondisi ekosistem pulih kembali, pembukaan saluran kanal primer di areal ekosistem gambut, dan pembukaan lahan dengan cara membakar.
"Yang paling penting juga, strategi dalam pasal-pasal di PP 57 adalah adanya penegakan hukum. Bagi yang tetap melakukan kegiatan (yang dilarang) di atas gambut, berarti melanggar," kata Bambang.
Badan Restorasi Gambut (BGR) pun dibentuk pada 2016 sebagai pelaksana operasional restorasi lahan gambut. Restorasi dilakukan melalui empat cara, mencakup suksesi alami, rehabilitasi menanam kembali di area yang masuk fungsi lindung maupun fungsi budidaya sesuai kearifan lokal, membangun embung air dan langkah hidrologis lainnya untuk menjaga tinggi permukaan air tanah, dan cara lain yang bisa dilakukan oleh pemangku kepentingan.
Pemerintah menargetkan mampu memulihkan 400.000 hektare lahan gambut rusak tahun ini atau 25% dari target 2 juta ha hingga 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
