Bisnis.com, JAKARTA – Guna menurunkan biaya logistik, pemerintah diminta mengoptimalisasi pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal untuk menunjang program Rumah Kita.
Zaldy Ilham Masita, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mengatakan bahwa program Rumah Kita tidak efektif dalam menurunkan biaya logistik jangka panjang. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak terlalu mudah untuk menghambur-hamburkan uang subsidi, apalagi jika subsidi tersebut tidak bisa sustain.
“Kita sudah lihat program tol laut tahun lalu, atau kapal ternak, bahkan Toko Tani dari Kementerian Pertanian. Namun begitu subsidi habis, atau BUMN berhenti support, maka harga mulai naik lagi,” jelas Zaldy kepada Bisnis, Selasa (2/5/2017).
Dia mengatakan, pemerintah seharusnya bisa memakai data untuk menghitung potensi muatan balik dari Timur ke Barat. Percuma saja dibuat Rumah Kita, menurut Zaldy, kalau muatan itu walaupun dikumpulkan selama satu bulan tidak akan cukup untuk mengisi satu kapal dari Timur ke Barat.
“Lebih baik dana subsidi dipakai untuk membangun infrastruktur di timur untuk pelabuhan, pembangkit listrik, jalan, dan lainnya. Sehingga bisa menumbuhkan ekonomi di Timur dan menurunkan biaya logistik. karena ada muatan balik dari Timur ke Barat,” tutur Zaldy.
Zaldy menilai, jika pemerintah hendak membuat program untuk mengefisiensikan biaya logistik maka proyek itu harus bebas dari subsidi. Dia mengatakan jangan sampai program yang ada justru memangkas APBN dan memberikan beban baru kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dia mengatakan seharusnya Kementerian Perhubungan bisa mengoordinasikan data-data arus barang. Data tersebut juga menurut Zaldy dimiliki oleh pihak pelayaran terkait jumlah kontainer dari Timur ke Barat.
“Tidak mungkin lama-lama di Rumah Kita, karena produk dari Timur ke Barat kan kebanyakkan barang hasil alam yang cepat busuk seperti hasil ikan, dan hasil pertanian,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, A. Tonny Budiono menyebutkan bahwa pelaksanaan tol laut didukung oleh sistem distribusi dan konsolidasi barang yang ditandai dengan dioperasikannya 13 trayek pada tahun 2017.
Adapun rincian proyek sebanyak 6 trayek dilayani oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni melalui penugasan. Ada sebanyak 7 trayek dilayani oleh perusahaan angkutan laut swasta melalui skema pelelangan umum.
“Selain itu, guna lebih mengefektifkan program tol laut, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Kementerian BUMN telah menggagas pembangunan pusat logistik di wilayah jalur tol laut yang dinamakan Rumah Kita,” kata Tonny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
