Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta mengevaluasi dan merumuskan pola koordinasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan BNP2TKI dalam urusan perlindungan tenaga kerja Indonesia.
Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2016 Badan Pengawas Keuangan (BPK) terkait program penempatan TKI misalnya menyebutkan adanya potensi tumpang tindih kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BNP2TKI. Keduanya dinilai memiliki kemiripan dalam hal penyiapan teknis terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI.
Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan dua hal kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala BNP2TKI. Pertama, pemerintah diminta mengevaluasi dan merumuskan kelembagaan serta pola hubungan antara Kemnaker dan BNP2TKI. Hal itu untuk memperjelas batas kewenangan keduanya terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI.
Kedua, pemerintah diminta membuat mekanisme pemerolehan dan pemutakhiran data TKI dengan mengoptimalkan sistem informasi. Dengan demikian, dapat terwujud adanya single database TKI.
Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menilai terjadi kendala koordinasi sejak sekian lama dan hingga kini belum terselesaikan. “Dampaknya akan sangat terasa bagi perlindungan buruh migran,” ujar Anis kepada Bisnis belum lama ini.
Dia menyebut kendala koordinasi antara kedua instansi itu bakal berdampak kepada efisiensi program perlindungan dan penempatan buruh migran. Selain itu, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah bakal menjadi lebih besar.
