Menteri PUPR Ingatkan Pejabatnya Hindari Pungli

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono mengingatkan agar para pejabat juga bisa menjalankan tugasnya dengan tertib dan menghindari praktek pungutan liat atau Pungli.
Anitana Widya Puspa | 27 Maret 2017 22:50 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (tengah) - Antara/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono mengingatkan agar para pejabat juga bisa menjalankan tugasnya dengan tertib dan menghindari praktek pungutan liat atau Pungli.

Apalagi katanya pejabat Eselon II dan III merupakan ujung tombak pelaksana kegiatan Kementerian PUPR di lapangan.

“Saya tidak akan bosan mengingatkan agar para pejabat menghindari Pungli apapun juga bentuknya. Bekerjalah dengan tertib karena pejabat Eselon III adalah ujung tombak pelaksana tugas di Kementerian PUPR,” ujarnya melalui siaran persnya Senin (27/3/2017)

Dalam kesempatan itu, Basuki juga melantik dan mengambil sumpah jabatan 91 orang pejabat tinggi pratama dan jabatan administrator Eselon II dan III di lingkungan Kementerian PUPR.

Selain itu dalam sambutannya, dia menegaskan bahwa Eselon II dan III harus kompak dalam menjalankan tugas yang diembannya. Apalagi tugas Kementerian PUPR dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan pembangunan perumahan bagi masyarakat ke depan memiliki tantangan yang cukup berat.

“Pembangunan infrastruktur itu tidak hanya dilaksanakan dalam jangka waktu yang pendek. Tidak hanya 10 tahun atau dua puluh tahun saja. Tapi waktunya lama dan langsung berdampak pada masyarakat. Jadi para pejabat harus kompak dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Kementerian PUPR,” ujarnya.

Kementerian PUPR, imbuh Basuki, selalu menjadi tumpuan masyarakat dalam rangka pembangunan infrastruktur dan perumahan. Apalagi hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR uitu membawa dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraaan masyarakat serta menjaga agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan antara daerah satu dengan daerah lainnya.

“Saya berharap para pejabat yang dilantik maupun yang mendapat promosi dapat menjalankan sumpah jabatan dengan baik, bekerja lebih tertib, transparan, jujur dan bersih. Jangan main-main dengan uang negara karena tugas Kementerian PUPR adalah membelanjakan uang negara untuk pembangunan dan bukan mengumpulkan ataupun mencari pendapatan untuk APBN,” terangnya.

Berdasarkan data yang ada, pejabat yang dilantik tersebut berasal dari sejumlah unit organisasi antara lain Sekretariat Jenderal, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan, Ditjen Bina Konstruksi, Balitbang dan BPSDM.

Sebanyak 91 orang yang dilantik tersebut terdiri dari pejabat tinggi pratama dan administrator tersebut sebanyak tiga orang pejabat Eselon II dan sisanya 88 orang pejabat Eselon III. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Menteri PUPR nomor 166/KPTS/M/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratamadan Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian PUPR yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2017.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Kementerian PUPR

Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top