HARGA AYAM & TELUR: Pemerintah Dinilai Lamban Tangani Kelebihan Pasokan

Pemerintah dinilai lamban mengatasi kondisi kelebihan pasokan ayam hidup dan telur ayam, yang menyebabkan harga keduanya jatuh di tingkat peternak. Padahal, berbagai instrumen peraturan dan sejumlah langkah teknis telah dibahas antara pemerintah dan peternak mandiri sejak dua tahun lalu.n
Azizah Nur Alfi | 24 Maret 2017 06:34 WIB
Pemerintah dinilai lamban mengatasi kondisi kelebihan pasokan ayam hidup dan telur ayam, yang menyebabkan harga keduanya jatuh di tingkat peternak. - Antara/M Agung Rajasa

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai lamban mengatasi kondisi kelebihan pasokan ayam hidup dan telur ayam, yang menyebabkan harga keduanya jatuh di tingkat peternak. Padahal, berbagai instrumen peraturan dan sejumlah langkah teknis telah dibahas antara pemerintah dan peternak mandiri sejak dua tahun lalu.

Hal ini terungkap dalam diskusi Momentum Kebangkitan Broiler dan Layer Indonesia yang diselenggarakan Pusat Kajian Pertanian, Pangan, dan Advokasi (PATAKA) di Puri Denpasar Hotel, Kamis (23/3/2017). Hadir sebagai pembicara diantaranya pimpinan Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi, Direktur Kesehatan Hewan Fajar Sumping Tjatur Rasa, peternak ayam broiler Hartono, peternak ayam layer Jenny Soelistiani, dan lain lain.

Dewan Pembina Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat yang juga peternak broiler Hartono menyebut harga ayam hidup jatuh sejak Januari kemarin yang menyebabkan kerugian Rp1,2 triliun selama dua bulan. Saat ini harga ayam hidup di tingkat peternak jatuh hingga Rp11.000 - Rp12.000 per kg (bobot hidup). Sementara, biaya produksi rata-rata sebesar Rp17.500 per kg.

Hartono meyakini jatuhnya harga ayam di tingkat peternak karena kelebihan pasokan sebagai imbas dari impor ayam indukan (Grand Parent Stock) pada 2015 sebesar 700.000 ekor, dari yang seharusnya kebutuhan 500.000 ekor yang dihitung pada 2014. Meningkatnya volume impor GPS berimbas pada produksi DOC yang berlebihan. Akibatnya, produksi anak ayam usia sehari (DOC) sebesar 62 juta ekor per minggu, jauh dari kebutuhan hanya 50 juta ekor per minggu. Hal itu menyebabkan ada kelebihan pasokan 12 juta ekor.

"Kondisi saat ini sudah kami prediksi sejak 2014. Kami minta agar pemerintah tidak melakukan impor GPS melebihi kebutuhan. Tetapi, alasannya selalu kekurangan stok, kenyataannya justru kebelihan pasokan," tuturnya dalam diskusi tersebut.

Sementara, peternak layer Jenny Soelistiani memperhitungkan dengan jumlah induk ayam 200 juta ekor dapat menghasilkan 9.060 ton telur per hari, jauh melebihi kebutuhan 8.000 ton per hari. Akibatnya, peternak layer rugi mencapai Rp28 miliar selama dua bulan ini.

"Jika pemerintah menetapkan HPP untuk jagung, seharusnya peternak juga diberikan kesempatan yang sama," imbuhnya.

Selain karena kelebihan pasokan, Wakil Ketua Komite Tetap Industri Pakan dan Veteriner Kadin Sudirman menilai jatuhnya harga live bird dan telur karena permintaan yang menurun. Sementara harga telur jatuh, harga pakan mahal. Padahal, pakan menyumbang 80% biaya produksi. Saat ini, harga jagung sebagai bahan pakan utama saat ini Rp4.600 per kg.

Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Khudori menyampaikan pemerintah perlu mengatur pembagian pasar antara peternak mandiri dan integrator. Peternak mandiri bertugas menggarap pasar tradisional dengan rantai segar, sementara integrator menggarap pasar ekspor dan modern dengan rantai dingin.

Peternak mandiri juga didorong membentuk sentra peternak rakyat yang terintegrasi dengan pakan hingga di pasar tradisional. Hal ini dimungkinkan untuk memutus 7 mata rantai di industri unggas. Sementara, integrator fokus pada sektor hulu seperti pakan ternak dan bibit. Pemerintah juga harus memberikan subsidi dan kepastian ketersediaan sumber pakan untuk menopang industri.

"Kondisi saat ini terjadi juga karena lemahnya data yang dimiliki pemerintah," imbuhnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
peternakan

Editor : Linda Teti Silitonga

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top