Jabar Bangun 84.000 Rumah MBR

Pemprov Jawa Barat mengklaim sejak 2014-2016 telah membangun rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 84.000 unit. Meski begitu, angka backlog Jabar masih 2 juta dan harus menghadapi kendala tingginya harga lahan.
Hedi Ardiak dan Desi Ratnasari | 23 Maret 2017 17:06 WIB
Ilustrasi - Bisnis

Bisnis.com, BANDUNG - Pemprov Jawa Barat mengklaim sejak 2014-2016 telah membangun rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 84.000 unit. Meski begitu, angka backlog Jabar masih 2 juta dan harus menghadapi kendala tingginya harga lahan.

Iwa Karniwa, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat mengatakan, sekalipun jumlah rumah MBR yang telah dibangun terbilang tinggi, tapi pihaknya masih mengalami kendala yakni tingginya harga lahan hampir merata di sejumlah daerah.

"Harga tanah itu mahal, sementara harga MBR hanya sekitar Rp123 juta untuk satu unit. Sehingga perlu dikembangkan secara vertikal," katanya, saat membuka Diskusi Panel yang digelar DPD REI Jabar di Bandung, Kamis (23/3/2017).

Menurutnya, apabila MBR masih mengacu rumah tapak akan sangat memberatkan sehingga pemerintah akan mengarahkanya seperti rumah susun atau rumah vertikal yang bisa menghemat penggunaan lahan. Kalau pun ada, lahan tersebut biasanya ada di daerah pinggrian.

Untuk mengatasi hal itu, pihaknya akan mendorong terciptanya sinergitas antara pihak REI, Kantor Pertanahan untuk masalah proses sertifikasi dan pihak perbankan untuk pembiayaannya. Semua pihak berkepentingan dalam penyediaan hunian yang laik bagi masyarakat.

"Secara bertahap semua pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kerjasamanya untuk mengembangkan MBR di daerah lainnya seperti Kabupaten Bandung Barat, Garut dan Sumedang," ucapnya.

Ketua DPD REI Jabar Irfan Firmansyah menyatakan, pihaknya menjadi penyedia perumahan terbesar secara nasional. Begitu juga, dengan penyediaan rumah MBR tetap akan menjadi salah satu garapannya untuk membantu program pemerintah.

"Kita berharap untuk menyediakan kebutuhan perumahanan khususnya MBR, PP Nomor 64 tahun 2016 menjadi salah satu insetif yang bisa membantu pengembang dalam penyediaan perumahan yang bisa dinikmati masyarakat Indonesia," ucapnya.

Pada perkembangan lain, untuk merealisasikan rencana pengentasan kawasan kumuh pada 2019, Pemkot Cimahi pada tahun ini akan fokus membuat Rencana Penanganan Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2PKP).

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi, Agus Hapriyadi mengungkapkan, RP2PKP akan diawali dengan pembentukan Pokja Permukiman Kumuh Perkotaan (PKP).

"Sekarang baru dilelangkan RP2PKP. Pokja itu berperan untuk membantu pemerintah dan konsultan untuk menyusun kerangka acuan untuk dibuat di Kota Cimahi," kata Agus.

Lebih lanjut dia menjelaskan, saat ini pihaknya baru saja menuntaskan perencanaan Detail Enginering Design (DED) di tiga kawasan kumuh seperti Cigugur Tengah, Setiamanah dan Cibeureum. Ketiga kawasan tersebut menjadi prioritas utama untuk dilakukan penataan.

Ketiga kawasan tersebut memang menjadi prioritas. Pasalnya ketiga kawasan itu memiliki kawasan kumuh di atas 15 hektare. Sedangkan sisanya rata-rata hanya 5 hektare. Apabila diakumulasikan, dari 15 kawasan kumuh yang tersebar di sembilan kelurahan dengan luas 176 hektar.

Dari hasil perencanaan DED tersebut, kata Agus, akan diketahui apa saja yang dibutuhkan suatu kawasan agar tidak kumuh lagi. Lahan dibutuhkan untuk pembangunan jalan setapak, limbah untuk air bersih dan penatan jalan.

Rencananya, kata Agus, pihaknya akan melakukan sosialisasi dulu ke kelurahan-kelurahan. Isinya, akan dijelaskan secara detail mengenai rencana penataan kawasan kumuh.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pemprov jabar, rei

Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top