Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Pertanian mengusulkan agar pelayanan tertentu yang disubsidi negara tidak menjadi objek penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Sekjen Kementan Hari Priyono menyampaikan sebagian besar pemangku kepentingan di sektor pertanian adalah petani kecil yang tinggal di daerah perdesaan dengan 34% di antaranya berkategori miskin. Sebagian kegiatan pelayanan yang melibatkan mereka juga disubsidi oleh pemerintah.
"Kami harapkan suatu keputusan politik apakah services yang sifatnya dasar kepada orang yang rural, miskin, akan dikenai sasaran PNBP," katanya dalam rapat kerja pembahasan revisi UU PNBP dengan Komisi XI DPR, Kamis (10/2/2017).
Hari menyayangkan beberapa kegiatan pelayanan umum terhadap petani kecil selama ini harus dipungut PNBP. Dia memberi contoh, benih saat ini masih disubsidi. Namun di sisi lain, sertifikasi terhadap penangkar, yang semestinya dapat membantu memperbanyak ketersediaan benih dalam negeri, justru dipungut PNBP.
PNBP juga dikutip kepada kegiatan pelayanan inseminasi buatan. Padahal, kegiatan itu dalam rangka memperbanyak populasi sapi di dalam negeri sekaligus mengangkat derajat hidup peternak kecil dan miskin.
Demikian pula dengan kegiatan bantuan penanggulangan hama yang eksplosif yang ternyata dikenai PNBP.
Oleh karena itu, Hari meminta agar dalam pasal 3 dan 4 draf revisi UU No 20/1997 tersebut disisipkan terminologi 'pelayanan umum tertentu' untuk objek yang tidak dikenai PNBP.
"Kalau kita ingin buah yang besar, hasilnya banyak, sudah tentu akarnya jangan diganggu," ujarnya.
Sebaliknya, Kementan berjanji akan mengoptimalkan PNBP dari pelayanan umum terhadap kegiatan yang berada di hilir. Kementerian itu akan memaksimalkan potensi penerimaan dari pelayanan umum terhadap kegiatan dengan nilai tambah tinggi, seperti perdagangan dan pengolahan yang terkait dengan pertanian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1664586373.jpg?w=184&h=104)
