Bisnis.com, JAKARTA - Komisi IV DPR akan meminta data-data keberhasilan TNI dalam kemitraan dengan Kementerian Pertanian di bidang pertanian, terkait rencana pembentukan Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu oleh TNI, kata anggota Komisi IV DPR, Ono Surono.
"TNI belum memberikan data-data kepada Komisi IV DPR, sehingga bisa saja nanti melalui panitia kerja pengawasan yang telah dibentuk oleh Komisi IV mengundang juga TNI," kata Ono di Jakarta, Kamis (27/1/2017).
Dia mengatakan dirinya mendapatkan masukan ketika reses ada pemerintah daerah yang tidak sinkron dengan kelompok tani (poktan) atau kelompok tani dengan petani anggotanya, sehingga tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh petani.
Menurut dia, membangun pertanian menuju visi kedaulatan pangan dengan kompleksitas masalahnya tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian Pertanian saja.
"Kami masih banyak menemukan program-program pertanian dari Pemerintah Pusat/Kementan salah sasaran. Hulu-hilir pertanian, produksi, distribusi dan konsumsi membutuhkan peran serta seluruh komponen bangsa," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai rencana TNI membentuk SP3T seharusnya sudah mempertimbangkan pembagian tugas dan fungsi kementerian atau lembaga tersebut.
Hal itu, menurut dia, meskipun TNI berhasil mengawal program Kementerian Pertanian khususnya program swasembada padi terbukti dengan Indonesia yang tidak impor beras lagi di tahun 2016.
"Babinsa yang tersebar di seluruh Indonesia sudah menjadi mitra dan pendamping petani yang dianggarkan khusus oleh Kementan. Karena itu diharapkan Babinsa juga bisa difungsikan lebih maksimal dengan membentuk SP3T sebagai mata telinga pemerintah untuk mengurai persoalan petani," katanya.
Ono mengatakan selama ini data dan masalah pertanian bisa didapatkan dengan mudah ke Komandan Distrik Militer (Dandim) dan Komandan Rayon Militer (Danramil) sekaligus Babinsa karena data-data mereka sangat lengkap Menurut dia, harus ada evaluasi secara menyeluruh terkait kebijakan pertanian di daerah karena terkadang program dari pemerintah pusat tidak tepat sasaran karena kurangnya peran pemerintah daerah dalam menyalurkan program.
"Misalnya pupuk subsidi dikuasai petani kaya, bantuan benih dan pupuk dikuasai segelintir pengurus poktan," katanya.
Dia menilai peran TNI sangat baik ketika Indonesia belum memiliki sistem pendataan masalah pertanian namun apabila sistem tersebut sudah terbangun maka peran TNI harus menyesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).
Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan TNI akan membentuk Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu (SP3T) untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait swasembada pangan pada 2017.
"Ini solusi untuk petani karena kami sendiri hampir frustrasi. Petani sering ditipu tengkulak, hasil panen dibeli dengan harga rendah," kata Gatot.
Gatot mengatakan pembentukan SP3T akan membantu petani dari tahap awal hingga akhir produksi, misalnya mulai dari pembibitan, panen, hingga penggilingan.
Dia menilai dengan adanya SP3T, petani tidak lagi membeli bibit padi dari tengkulak sehingga produksi beras tidak terganggu untuk menjaga swasembada pangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
