Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berambisi mempercepat pembentukan holding Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengantisipasi menjamurnya BUMDes yang sejauh ini telah lebih dari 22.000 unit.
"Pentingnya holding BUMDes adalah untuk memastikan setiap BUMDes tidak hanya papan nama. BUMDes payung hukumnya sudah ada, sudah menjadi tren, tapi tidak semua desa punya SDM yang mampu mengelola BUMDes. Kami buatkan holding BUMDes, yang akan memastikan setiap BUMDes mendapat pelatihan," ujarnya Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo pada Kamis (19/1/2016).
Holding BUMDes rencananya dikelola secara terpusat melalui salah satu anak perusahaan dari badan usaha milik negara (BUMN). Eko juga memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk membentuk holding BUMDes di lingkup kabupaten dan provinsi.
"Saya sudah bicarakan ini ke beberapa pemerintah kabupaten dan provinsi untuk membuat holding. Sekarang dari jumlah BUMDes yang ada setelah dievaluasi ada sekitar 8000 BUMDes yang aktif, dan 4.000 BUMDes yang memperoleh keuntungan. Kalau ada holding, ada koordinator yang mengubah BUMDes menjadi besar," ungkapnya.
Eko menjelaskan dengan adanya holding, BUMDes berpotensi besar untuk menjadi perusahaan besar setara internasional. Jika setiap desa dengan jumlah yang mencapai 74.910 desa memiliki BUMDes, maka besarnya jaringan tersebut akan mampu menarik pemasok dengan mudah.
"Desa-desa pun kalau dikonsolidasikan akan menjadi besar. Kalau 75.000 BUMDes sudah terbentuk, tidak perlu lagi mencari supplier, supplier yang akan mencari BUMDes," lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
