Bisnis.com, TANGERANG—Pemerintah Provinsi Banten terus mengupayakan penggunaan data tunggal untuk menyelesaikan penanganan kemiskinan di 27 desa/kelurahan yang masuk dalam zona merah.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah kantong-kantong kemiskinan di Provinsi Banten tersebar di 130 desa/kelurahan dan 27 diantaranya masuk ke dalam zona merah.
“Penggunaan data tunggal ini sangat penting untuk memetakan sasaran penanganan program kemiskinan. Jadi, data yang dimiliki, misalkan SKPD atau sektor-sektor lainnya memang tidak boleh digunakan sehingga penanganan menjadi sinkron dan terintegrasi,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya Latuconsina kepada Bisnis, Kamis (5/1/2017).
Tak hanya itu, data tunggal tersebut harus menjadi acuan dan standar para stakeholder, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pusat. Pasalnya, sejumlah perusahaan swasta atau BUMN di Banten seringkali melakukan program tanggung jawab sosial yang juga menyasar kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.
Pada tahun lalu, dirinya mengemukakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Banten juga sudah melakukan validasi data dari TNP2K untuk mengantisipasi perubahan data akibat perpindahan penduduk, pernikahan, ataupun penduduk yang lahir dan meninggal.
“Ada beberapa data yang mengalami perubahan signifikan karena misalnya, ada satu keluarga yang dulu dilaporkan masuk ke dalam masyarakat miskin kondisi rumahnya saat ini sudah tergolong layak huni,” ujar Hudaya yang juga menjabat Sekretaris TKPK Banten.
Jika dirinci, 27 desa/kelurahan yang masuk ke dalam zona merah didominasi oleh Kota Serang dengan jumlah lokasi mencapai 7, diikuti dengan Kota Tangerang Selatan 5 zona, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon sebanyak 4 wilayah, Kabupaten Tangerang 3 daerah, Kota Tangerang 2 zona, serta Kabupaten Pandeglang dan Lebak dengan jumlah zona masing-masing 1 lokasi.
“Rata-rata jumlah masyarakat miskin di perkotaan persebaran tingkat kemiskinannya lebih merata. Sebaliknya di pedesaan, tingkat kemiskinan lebih sempit dan didominasi oleh tingkat kemiskinan yang sangat miskin,” jelasnya.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten, jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten tercatat turun tipis menjadi 657.740 jiwa (5,36%) pada September 2016 dari Maret 2016 sebanyak 658.110 jiwa (5,42%).
Pada periode yang sama, tingkat jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di pedesaan dengan tingkat kemiskinan 7,32%, dan sisanya di perkotaan sebesar 4,49%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
