Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan meminta rekomendasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan terkait dengan pengelolaan terminal tipe A tetap oleh pemerintah daerah.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pada tahun depan seluruh pengelolaan terminal tipe A masih di tangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dia mengungkapkan pendapatan dan pembayaran gaji petugas terminal masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Spiritnya adalah satu sisi kita ingin regulator itu mengoordinasi, memberikan regulasi, memberikan supervisi. Tapi operator, operasional tetap dilakukan oleh provinsi. Bagaimana itu diberlakukan kita akan minta rekomendasi dari BPKP. Apa rekomendasinya,” kata Budi, Jakarta, Rabu (21/12/2016).
Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dia menambahkan akan melakukan uji coba pengelolaan terminal tipe A tetap oleh pemerintah daerah untuk terminal di DKI Jakarta dan Tirtonadi, Solo.
Dia menuturkan saat ini terdapat banyak daerah yang tetap ingin mengelola terminal-terminal bus antarkota antarprovinsi yang ada di wilayahnya. Daerah-daerah tersebut Yogyakarta, Surabaya, Palembang, dan Sulawesi.
Kemenhub, kata dia, mengambil langkah tersebut lantaran saat ini tidak memiliki organisasi di daerah. Kondisi tersebut dapat membuat pengawasan terminal tidak maksimal. Oleh karena itu, dia mengungkapkan pihaknya akan memberdayakan organisasi yang ada di daerah.
Nantinya, dia mengatakan pemerintah akan menunjuk koordinator atau mengunjungi terminal tersebut secara berkala.
Saat ini, dia menambahkan jumlah terminal tipe A yang sudah diserahkan ke pemerintah pusat sekitar 90 terminal dari 143 terminal secara keseluruhan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
