Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Perhubungan akan menetapkan standar nasional indonesia (SNI) terhadap terminal, pelabuhan dan bandar udara serta jaringan rel kereta api guna mereduksi dampak kerusakan akibat bencana alam geologis, gempa dan tsunami.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sering terjadinya gempa bumi di Indonesia menjadi pertimbangan penting dalam membangun dan mengevaluasi ulang seluruh infrastruktur transportasi.
"Dengan menerapkan hal ini diharapkan jumlah korban dan kerusakan bisa diminimalisir," ujar Menhub selepas membuka Seminar Mitigasi Bahaya Gempa pada Infrastruktur Transportasi di Jakarta, Rabu (21/22)
Dia menegaskan pihaknya akan menetapkan standar ketahanan bangunan dan konstruksi. Jika sebelumnya patokan ketahanan bangunan hanya untuk gempa 3 skala richter, dia berjanji akan meningkatkan patokan dan standarisasi tersebut.
Langkah ini, lanjutnya, akan diterapkan tidak hanya di daerah rawan gempa. Standarisasi tersebut berlaku nasional di daerah yang tidak pernah terjadi gempa sekalipun.
Dia mencontohkan MRT Jakarta. Jika desain sebelumnya hanya 7 skala richter, kini ditingkatkan menjadi 9 skala richter, walaupun di Jakarta belum pernah terjadi gempa bumi di atas 6 skala richter.
Untuk pembangunan Bandara Kulonprogo di Yogyakarta, pengerukan tanahnya sudah ditinggikan menjadi tujuh meter agar dapat menghadapi tsunami.
Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Andi Eka Sakya mengungkapkan satu fenomena, yakni banyak daerah yang tidak pernah gempa, sekarang mulai terkena gempa.
Akibatnya, ada kesulitan memetakan pola gempanya. "Yogyakarta yang sering gempa, pola gempanya belum bisa dipetakan. Jadi di tiap daerah harus selalu waspada gempa," katanya dalam presentasi.
Seperti Jogja, dia memperkirakan potensi gempa di Kota Pelajar ini mencapai level 8 skala richter sehingga ini dapat memicu terjadinya tsunami setinggi 9 meter dengan kecepatan gelombang hingga 10 menit sampai ke pusat kota.
SNI
Kepala Badan Penelitan dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan Agus Santoso mengatakan rencana pembentukan SNI ini akan dimulai pada tahun depan.
Selama ini, dia menuturkan pihak Kementerian Perhubungan dalam membangun bandara sudah menerapkan standar ketahanan bangunan terhadap gempa. Namun, Kementerian Perhubungan merujuk kepada standar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Sayangnya, rujukan yang ada hanya terbatas pada bangunan dan jembatan jalan. "Sekarang kita perlu untuk bandar udara, rel kereta api, pelabuhan dan lainnya. Kami akan membuat yang sama seperti PU, namun lebih spesifik," ujarnya.
Misalnya, standar bangunan harus kuat menghadapi siklus gempa hingga 1.000 tahun dan tidak menimbulkan kerusakan yang memicu korban jiwa, seperti yang diterapkan MRT Jakarta.
Selain itu, Balitbang Kementerian Perhubungan telah membuat peta sebaran spektra gempa yang akan dikaitan dengan koordinat bandar udara, pelabuhan serta trase kereta api.
"Sudah dilaksanakan dan peta itu sudah jadi. Nanti ke depannya semua yang akan membangun harus berpedoman kepada peta tersebut," tegasnya
SNI dan peta sebaran gempa ini nantinya akan menjadi dasar pembentukan peraturan Kemenhub. Untuk bangunan prasarana transportasi yang sudah ada, dia mengatakan pihaknya akan melakukan penilaian berdasarkan potensi bahaya gempa dari peta tersebut.
"Jika terlalu membahayakan, kita akan rekalkulasi lagi," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
