Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

TANGGUL LAUT RAKSASA: Belanda Diajak Ikut Terlibat Fase A

JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana mempertajam lingkup kerja sama dengan Belanda terkait Proyek National Capital Integrated Coastal Development atau tanggul laut raksasa.
National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). /ncicd
National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). /ncicd

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana mempertajam lingkup kerja sama dengan Belanda terkait Proyek National Capital Integrated Coastal Development atau tanggul laut raksasa.

Kepala Balitbang Danis H Sumadilaga mengatakan pada Agustus tahun ini, pemerintah Indonesia dan Belanda telah menandatangani nota kesepahaman terkait hibah yang diberikan untuk studi kelayakan NCICD fase B dan C senilai 8 Juta Euro. Kendati demikian, dengan hasil evaluasi terbaru yang dikeluarkan oleh Bappenas dalam memprioritaskan pertahanan pertama di fase A, maka kontribusi Belanda diharapkan tak hanya berfokus pada rencana semula terkait  pengembangan dan studi kelayakan di  fase B dan C.

Adapun lingkup kerja sama di fase A akan secara terpadu dikhususkan pada penyelesaian masalah penurunan muka tanah, penyediaan air baku dan sanitasi serta mengintegrasikan empat pulau reklamasi yang sudah ada sebagai polder. Saat ini ujarnya evaluasi terkait ruang lingkup technical assistance atau bantuan teknis yang akan diberikan Belanda tengah dirumuskan. 

Lewat rencana perluasan lingkup kerja sama, maka Danis mengatakan akan adanya perubahan substansi dari nota kesepahaman yang telah diteken

“Arahnya nanti akan ke sana. Kami akan rubah isi (substansi) perjanjian akan dipertajam. Namun ini subject kepada discussion nya belum,” katanya Senin (5/12/2016)

Senada, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Saleh mengatakan dalam kunjungan Belanda ke Indonesia bulan lalu, pihaknya telah meminta kepada Belanda untuk membantu proses pembangunan di Fase A yang mendesak dikerjakan dalam waktu dekat, sebelum terbentuknya fase B dan C yang dengan total panjang mencapai 120 km.

Selain itu, pihaknya tak mempermasalahkan keterlibatan swasta khususnya kontribusi pengembang, dalam pengerjaan NCICD. Akan tetapi pihaknya belum memprediksi porsi yang mampu dikerjakan oleh swast, sehingga kementerian PUPR akan menuruti rekomendasi terbaik dari Bappenas. 

“Kalau bagi kami swasta ikut malah lebih baik, karena banyak terlibat pengembangan pelabuhan, industri. Kalau swasta ikut bangun bagus,”ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper