Bisnis.com, JAKARTA — Subsidi biaya operasional angkutan perkotaan bus rapid transit yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan kepada Perum DAMRI sebesar Rp16,4 miliar dinilai tidak cukup.
Akademisi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan subsidi sebesar Rp16,4 miliar untuk kesebelas kota tidak cukup. Kebutuhan subsidi angkutan perkotaan bus untuk satu koridor dengan jarak 20 Kilometer – 30 Kilometer, imbuhnya, sekitar Rp3 miliar sampai Rp5 miliar.
Dia memperkirakan subsidi sebesar Rp16,4 miliar yang akan diberikan hanya cukup untuk 4-5 koridor. “Daripada banyak-banyak [jumlah kota], [lebih baik] difokuskan,” kata Djoko, Jakarta, Jumat (2/12/2016).
Kemudian, dia menilai pemerintah juga perlu memberikan subsidi terhadap operator angkutan bus lain yang ada di daerah-daerah tersebut selain DAMRI agar adil dan tidak menyebabkan persoalan lain di kemudian hari.
Djoko setuju dengan langkah perusahaan DAMRI yang melarang adanya transaksi uang tunai di atas bus karena transaksi dengan uang tunai tersebut berpotensi menimbulkan penyelewengan.
Untuk sekedar diketahui, pemerintah akan mulai memberikan subsidi biaya operasional angkutan perkotaan bus yang terdapat dalam program bus rapid transit (BRT) mulai 1 Desember 2016 di 11 kota. Rencananya, total subsidi yang akan disalurkan sebesar Rp16,4 miliar untuk kesebelas kota.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
