Bisnis.com, DENPASAR - Para pelaku usaha sekaligus pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Denpasar, Bali, menyatakan kebijakan satu harga BBM yang dicanangkan Presiden Joko Widodo diharapkan dapat menekan biaya distribusi produk sehingga mendongkrak ekonomi daerah.
"Dengan kebijakan itu, kami akan diuntungkan karena pasti akan lebih murah dan selain itu kami akan mendapatkan kepastian biaya distribusi produk," kata pengelola SPBU, Gede Hardy di Denpasar, Kamis (10/11/2016).
Menurut pengusaha jaringan pasar swalayan "Hardys Group" itu, masuk ke area manapun, maka biaya transportasi khususnya biaya distribusi, penghitungan biayanya semua dalam satu harga.
"Penghitungan 'cost' sudah pasti dan lebih mudah," ucap pengelola SPBU yang berlokasi di Jalan Nangka Denpasar itu seraya menambahkan mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo tersebut.
Ketua Himpunan Wirausaha Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Bali Ida Bagus Rai juga menyatakan dukungan serupa karena kebijakan tersebut diharapkan mampu mendongrak ekonomi daerah secara langsung.
Mengingat harga BBM memiliki dampak yang luas dan langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Kebijakan itu bagus untuk daerah secara langsung misalnya seperti di Papua," imbuhnya.
Presiden Joko Widodo sebelumnya mencanangkan program 'Satu Harga Bahan Bakar Minyak' (BBM) di Papua pada Selasa (18/10).
Dengan kebijakan itu, masyarakat Papua yang sebelumnya harus membeli BBM dengan harga Rp50-60 ribu, bahkan ada yang mencapai Rp100 ribu per liter, kini menikmati harga yang sama seperti masyarakat lain seperti di Jawa, mencapai Rp6.450 per liter.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
