Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan siap meningkatkan konektivitas di Indonesia Timur dan menurunkan biaya logistik dengan melibatkan pihak swasta dalam program tol laut dengan prediksi anggaran Rp200 miliar.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan optimistis dengan dibukanya rute baru yang boleh melibatkan swasta. Dengan demikian, kinerja program tol laut tahun depan akan lebih baik dari tahun sebelumnya yang dikelola oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) melalui pendanaan subsidi.
“Ini adalah upaya perbaikan tol laut, meningkatkan okupansi, memperbaiki jenis barang yang dipakai,” kata Menhub Budi di Jakarta International Expo Kemayoran, Kamis (20/10/2016).
Dia menyebut barang-barang yang diangkut oleh swasta melalui proyek tol laut itu nantinya akan mengefisiensikan harga. Oleh karena itu, masalah disparitas harga secara bertahap bisa dikendalikan.
Rencananya program tol laut untuk swasta itu akan dimulai tahun depan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. “Anggarannya nanti kira-kira Rp200 miliar,” tutur Menhub.
Dia menegaskan pengangkutan barang-barang tersebut juga tak hanya melalui tol laut melainkan juga melalui jalur tol udara. “Memang harus memakai tol udara yang dimana membuat barang-barang itu bisa sampai ke tempat,” sambungnya.
Menhub Budi mengaku siap mengurai rantai pasokan yang masih menghambat penurunan biaya logistik. Selain itu, Kemenhub akan semakin menekan angka dwelling time sebagai upaya perbaikan iklim industri dan birokrasi di Indonesia.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah merevisi trayek pelayaran tol laut yaitu trayek T-4 dan trayek T-6 yang sudah dijalankan oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).
Perubahan trayek pelayaran tol laut ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. AL.108/4/16/DJPL-2016 pada 28 September 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor. 108/7/8/DJPL-15 tentang Jaringan Trayek Pelayaran Tol Laut Tahun 2016 dan Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaannya.
Berdasarkan Keputusan Dirjen Hubla, jaringan pelayaran tol laut trayek T-4 semula melayani pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Priok-Makassar-Manokwari-Wasior-Nabire-Serui-Biak (PP), berubah menjadi Makassar-Manokwari-Wasior-Nabire-Serui-Biak (PP).
Trayek T-6 yang semula melayani trayek pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Priok-Tarempa-Natuna (PP) diubah menjadi Pontianak-Natuna-Tarempa (PP).
Direktur Jenderal Perhubungan Laut A. Tonny Budiono menyatakan dengan berubahnya kedua trayek pelayaran tol laut maka Pelabuhan Tanjung Priok yang menjadi pangkalan kapal tol laut, selanjutnya tak lagi menjadi pelabuhan singgah kapal laut.
Dirjen Hubla berharap revisi trayek ini akan mengurangi waktu berlayar kapal tol laut, sehingga akan mempercepat pendistribusian barang menuju ke wilayah-wilayah yang masih terpencil dan belum berkembang.
Selain itu, terkait jenis muatan tidak ada perubahan karena tetap mengacu pada Peraturan Presiden No. 71/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
Adapun barang kebutuhan pokok yang diangkut a.l. barang kebutuhan pokok hasil pertanian, terdiri beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabai dan bawang merah, serta barang kebutuhan pokok hasil industri, meliputi gula, minyak goreng dan tepung terigu.
Kapal-kapal yang beroperasi pada tol laut juga harus mengangkut barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan antara lain; daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras dan ikan segar jenis Bandeng, Kembung dan Tongkol, Tuna, atau Cakalang.
Adapun barang-barang penting yang dapat diangkut oleh kapal tol laut terdiri dari benih padi, jagung dan kedelai, pupuk, triplek, semen, besi baja konstruksi dan baja ringan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
