KEMENTERIAN PUPR: Sejumlah Proyek Infrastruktur 2017 Dilelang Dini

Bisnis.com, JAKARTA -  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan akan melakukan lelang dini sejumlah proyek anggaran 2017 bidang Infrastruktur dan Perumahan mulai Oktober.

"Bulan ini sudah mulai diumumkan SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)-nya, dari beberapa Ditjen sudah mengumumkan SIRUP-nya untuk persiapan lelang," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Jakarta, Rabu.

Sekretaris Ditjen (Sesditjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Lukman Hakim sehari sebelumnya mengatakan bahwa lelang dini Ditjen penyediaan Perumahan akan dimulai pada minggu ketiga Oktober 2016.

"Kami targetkan dapat berlangsung pada minggu ketiga Oktober dan paket lelang Ditjen Penyediaan Perumahan yang ditandatangani pada tanggal 6 Januari 2017 mendatang sebesar 53 persen," kata Lukman.

Menurut dia, Ditjen Penyediaan Perumahan pada Tahun Anggaran (TA) 2017 memiliki total pagu sebesar Rp9 triliun yang terdiri dari paket kontraktual sebesar Rp6,4 triliun, swakelola sebanyak Rp2,3 triliun dan Rp170,9 miliar administrasi umum.

Dari anggaran Rp6,4 triliun (375 paket kontraktual), pada Oktober akan dilelangkan sebanyak 150 paket atau dengan nilai Rp2,5 triliun, November sebanyak 75 paket dengan nilai Rp2,2 triliun, Desember sebanyak 76 paket dengan nilai Rp480,1 miliar, Januari sebanyak 38 paket dengan nilai Rp749,8 miliar, Februari sebanyak 17 paket dengan nilai Rp137,5 miliar dan Maret sebanyak 19 paket dengan nilai Rp275,9 miliar.

Lukman menambahkan, pelaksanaan barang/ jasa TA 2017 di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan akan dilakukan secara elektronik.

Untuk itu, pihaknya juga terus mendorong dan menyiapkan para kelompok kerja agar dapat bekerja lebih transparan, akuntabel, terbuka yang bedasarkan peraturan perundang-undangan. Masing-masing Pokja SNVT dan Satker Pusat juga harus memiliki pemahaman yang pasti tentang lelang yang akan dilaksanakan serta disiplin dalam menjaga amanah yang ada.

"Saya minta anggota Pokja baik di SNVT yang ada di seluruh provinsi Indonesia serta Satker Pusat dalam kegiatan pelelangan dini bersikap independen. Hal itu dapat dilakukan dengan menjaga serta menghindari kegiatan pelelangan dini TA 2017 dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan dari tekanan politik ataupun lainnya yang dapat mengakibatkan terhambatnya kegiatan pelelangan dini," katanya.