Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi anak usaha PT Pertamina (Persero) berencana akan melepas delapan blok coal bed methane (CBM) karena tak cukup ekonomis untuk dikembangkan.
Presiden Direktur PT PHE Gunung Sardjono Hadi mengatakan pihaknya sedang melakukan evaluasi secara internal termasuk dengan komisaris dan pemegang saham. Menurutnya, karakteristik reservoir di Indonesia berbeda dengan karakteristik reservoir di China dan Australia.
Setelah melakukan pengeboran, pihaknya hanya mendapatkan volume gas di kisaran satu per 100 juta kaki kubik per hari (million metric standard cubic feet per day/MMscfd) seperti di Australia yang bisa menghasilkan 0,3 MMscfd hingga 0,5 MMscfd dari satu sumur.
Dari 14 blok CBM, dia menyebut delapan di antaranya yang dioperatori PT PHE akan dilepas dengan cara menjualnya atau mengembalikannya kepada Pemerintah.
Blok tersebut di antaranya, Sangatta I dan Sangatta II dan Tanjung II di Kalimantan Timur serta Tanjung Enim, Muara Enim dan Muara Enim I di Sumatera Selatan.
Menurutnya, lebih baik pihaknya berfokus pada wilayah kerja yang lebih memenuhi skala ekonomi saja. Pasalnya, kegiatan pada blok tersebut telah menghabiskan biaya US$30 juta tapi belum juga menunjukkan hasil yang cukup ekonomis untuk dikembangkan.
"Tentu dijual. Kalau menguntungkan kenapa tidak? Kalau tidak laku, ya kami kembalikan ke Pemerintah karena kami sudah dapat fase eksplorasi namun kondisinya enggak kondusif," ujarnya dalam paparan Kinerja PHE Semester I/2016 di Jakarta, Rabu (7/9/2016).
Adapun, tiga di antaranya seperti Tanjung, Sangatta I dan Muara Enim menjadi fokus perusahaan untuk proses dewatering atau produksi air guna memicu perubahan dari aspek mekanis formasi gas di dalam batu baranya.
Namun, proses tersebut masih belum menunjukkan hasil berupa gas dengan volume yang cukup dan memenuhi skala ekonomi. Gunung menilai baik dilakukan kegiatan atau tidak, keduanya tak akan memberikan dampak positif.
Dia bahkan menganggap bila terus dilanjutkan justru berpotensi menambah biaya. Oleh karena itu, pihaknya akan membicarakan masalah tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
"Kalau eksekusi, ya membengkak karena kami harus tambah biaya. Ini akan kami bicarakan ke SKK Migas dan Kementerian ESDM."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
