Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kesehatan memprediksi potensi bisnis alat kesehatan pada pengadaan pemerintah mencapai Rp15,4 triliun atau sekitar 40% yang dapat dipenuhi produk lokal.
Berdasarkan e-planning pada 2016, jumlah kebutuhan pengadaan alkes pemerintah mencapai Rp15,4 triliun, sementara sekitar 40,38% bisa dipenuhi dalam negeri.
Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Maura Linda Sitanggang meyakini potensi bisnis alat kesehatan dalam negeri akan terus meningkat seiring dengan komitmen pemerintah dalam menyerap produk dalam negeri lewat kebutuhan kementerian dan lembaga, mengingat sekitar 70% pembelian alkes melalui dana APBN dan APBD.
“Pada 2020 kami bisa turunkan impor yang sekarang 90% jadi 45%. Apalagi dari tahun ke tahun jumlah industri alkes lokal semakin meningkat. Sekarang sudah ada sekitar 201 perusahaan,” katanya usai ditemui dalam acara Sosialisasi Peningkatan Produk Alat Kesehatan Dalam Negeri, Selasa (30/8).
Adapun data Kementerian Kesehatan, jenis dan jumlah alat kesehatan dalam negeri sudah dapat memenuhi 44,9% dari kebutuhan rumah sakit kelas A yang diikuti oleh sekitar 2.623 alkes yang telah memiliki izin edar.
“Di samping standar nasional Indonesia [SNI], kami punya yang lebih kuat, yaitu aturan izin edar, itu yang paling penting. Dari tahun lalu peningkatan registrasi nomor izin edar sekitar 10,86%,” jelasnya.
Linda menjelaskan perlu adanya dorongan untuk kementerian dan lembaga agar menyerap produk lokal, tapi sanksi yang berlaku saat ini masih sebatas sanksi administrasi.
Menurut paparannya, pasar alat kesehatan (alkes) saat ini sudah mencapai Rp7,2 triliun dengan nilai impor sekitar US$400 juta sedangkan ekspor peralatan medis hanya US$160 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
