Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya kembali mengkaji kinerja program tol laut dengan membuka rute baru di kawasan Indonesia bagian Barat untuk meningkatkan efektivitas program yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo tersebut.
Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman untuk membuat trayek di Pantai Timur Sumatra dan Pantai Barat Sumatra.
“Sekarang kita mau memulai pendalaman dari Aceh, ke Medan, Dumai, ke pelabuhan-pelabuhan kecil sampai ke Jakarta. Nanti jalan terus, menyambung ke Surabaya, menyambung nanti ke Timur,” ucap Luhut di Kantor Kemenko Maritim, Selasa (23/8/2016).
Dia menyatakan pembangunan konektivitas akan mengefisiensikan biaya angkutan dan menurunkan harga barang. Pasalnya, biaya termurah dengan menggunakan kapal laut. Oleh sebab itu, Luhut mengaku bahwa Presiden Joko Widodo sudah memberikan instruksi untuk menambah jumlah kapal yang beroperasi untuk program tol laut.
“Nah, itu yang kami mau coba. Akibatnya apa, kami harus menambah jumlah kapal, harus membangun kapal. Kami tidak mau impor, sebanyak mungkin harus menambah berarti industri kapal kita jalan. Lapangan kerja kita bertambah,” jelas Luhut.
Luhut menyebut program tol laut adalah program yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, sejumlah rute pada satu provinsi akan ditambah. Misalnya, dari Muala Labo ke Sibolga (Sumatra Utara), lalu ke Padang. Dari Padang dilanjutkan ke Bengkulu, dan berikutnya ke Jakarta.
“Atau kalau pakai jalur selatan, lagi sampai Cilacap. Nah itu juga konektivitasnya kurang padahal tingkat kemiskinan di selatan di Pulau Jawa itu juga tinggi. Jadi itu sebenarnya fungsi tol,” jelasnya.
Sementara itu, untuk ke Indonesia bagian Timur, Luhut merencanakan pemerintah untuk membangun banyak gudang atau warehouse untuk pangan.
“Misalnya di Merauke, Manokwari maupun di Jayapura. Dari situ, feeder-feeder ke pulau-pulau kecil di sekitarnya. Misalnya, Ambon, Bitung. Dari situ masuk ke Halmahera,” jelasnya.
Terkait investasi, mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini menyebutkan bahwa anggaran tol laut bisa didanai melalui hasil pengumpulan dana repatriasi.
“Jika tax amnesty jalan bagus, number tax payer kita bertambah, saya kira revenue kita dari pajak tahun depan semestinya meningkat. Sekarang Rp1300 triliun, mungkin nanti bisa Rp1.500 triliun,” jelasnya.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Ridwan Djamaluddin, Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian Koordinator Kemaritiman, mengatakan Kemenko Maritim memang harus melakukan penyesuaian terhadap gaya kepemimpinan menteri dalam menjalankan program poros maritim, dan tol laut.
Meskipun demikian, Ridwan mengelak anggapan bahwa program poros maritim dan tol laut semakin kendor, karena seringnya pergantian menteri. Ridwan mengaku tak ada perubahan konsep dari program tersebut yang dicanangkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Untuk merealisasikan program tol laut, Kemenko Maritim juga terus menginisiasi penambahan kapal angkut untuk membawa bahan kebutuhan pokok ke pulau terluar. Tahun depan, anggaran untuk tol laut pun akan ditambah agar semakin banyak wilayah terlayani.
Rencananya, tahun depan aka nada penambahan anggaran di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan untuk menambah trayek kapal angkutan bahan kebutuhan pokok ke pulau terluar.
Kini ada enam trayek kapal angkutan tol laut yang beroperasi dari Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Kapal-kapal tersebut mengangkut bahan kebutuhan pokok ke wilayah terluar, seperti Natuna, Perairan Maluku, dan Papua.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
