Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah diminta tidak perlu menambah lagi badan usaha milik negara (BUMN) ataupun BUMD yang bergerak di sektor pangan, karena fungsi badan yang sudah terbentuk selama ini belum optimal.
Pengamat Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Tualar Simarmata menilai saat ini pemerintah tidak perlu lagi menambah badan khusus menangani pangan, tetapi lebih baik memaksimalkan badan yang sudah terbentuk.
Menurutnya, lonjakan harga pangan yang biasa terjadi saat memasuki bulan puasa semata-mata dipicu tingginya permintaan dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan badan tertentu.
"Karena kebanyakan badan, kita sendiri akan dibuat bingung apa fungsinya. Hubungannya dengan badan apa? Karena harga kan supply-demand saja. Sedangkan dengan badan tidak nyambung apalagi BUMD. Badan itu tidak punya modal dan pasokan barang," katanya kepada Bisnis, Selasa (7/6).
Dia menyontohkan, keberadaan Dewan Ketahanan Pangan yang dibentuk hingga tingkat kabupaten/kota (Badan Ketahanan Pangan). Tetapi, keberadaannya nyaris tidak ada manfaatnya.
Selain itu, pemerintah pun sudah memiliki lembaga yang memiliki kewenangan penuh dalam hal logistik pangan yakni Perum Bulog dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Keduanya tinggal meningkatkan koordinasi dengan bupati/wali kota dalam mengatasi persoalan lonjakan harga akibat tingginya permintaan maupun minimnya pasokan.
"Setelah badan baru dibentuk, kan tidak cukup hanya diberi doa dan berharap mereka bisa bekerja. Jadi, tidak usah bikin badan lagi, tapi organ yang ada saja tinggal diefektifkan," tegasnya.
Tualar menilai, keberadaan Bulog memang belum maksimal dalam upaya stabilisasi harga, karena 'peluru' yang diberikan pemerintah memang kurang bagus.
"Kalau dikasih peluru banyak bisa lebih maksimal. Kekurangan yang ada tinggal dikawal sekalipun masih ada kekurangan. Seperti petani kecil ketika berhubungan dengan Bulog masih lewat perantara," ungkapnya.
Dihubungi terpisah, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat mendorong pemerintah setempat memaksimal PT Jabar Agro sebagai salah satu BUMD untuk mengurusi pangan.
Ketua Harian HKTI Jabar Entang Sastraatmadja mengatakan selama ini Jabar Agro masih terfokus pada pengelolaan sapi. Padahal, keberadaan BUMD tersebut bisa mengelola seluruh pangan.
"Memang baru terbentuk, tapi keberadaannya bisa dimaksimalkan untuk mengelola pangan mulai dari pertanian hingga peternakan," ujarnya.
Pihaknya juga menyoroti pola pengelolaan dinilai belum profesional karena sumber daya manusianya minim ahli. Oleh karena itu, perlu penataan ulang SDM agar kinerja BUMD tersebut bisa maksimal.
Dia beralasan, keberadaan BUMD pangan sangat diperlukan mengingat harga komoditas itu selalu fluktuatif akibat stok yang tidak stabil.
"Dari dulu mau serius menangani BUMD tapi SDM-nya masih belum profesional. Kami akui keberadaan BUMD itu rentan kepentingan politik karena masih mendapat penyertaan modal dari DPRD," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
