Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan mengundang pelaku usaha sektor logistik dan distribusi untuk terlibat dalam program tol laut dengan cara memanfaatkan kapal regular yang mengangkut barang ke Indonesia bagian timur serta bersinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka mengisi muatan balik.
Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli meminta Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan PT Pelni untuk mengumpulan semua pemain dalam bisnis jasa logistik untuk mengoptimalkan program tol laut dari pemerintah.
“Kami meminta Mendag mengumpulkan semua pemain-pemain besar dalam sistem distribusi agar mereka bisa memanfaatkan kapal regular tol laut ini. Selama ini untuk angkut semen saja misalnya tidak ada kapal,” ungkap Rizal usai rapat koordinasi antara kementerian teknis di Gedung BPPT, Senin (30/5).
Menurut Rizal, kosongnya kapal yang beroperasi untuk mengangkut semen ke Indonesia bagian Timur menyebabkan tingginya harga semen di sana. Hal ini diperparah dengan ketidakseimbangan muatan antara muatan berangkat dengan muatan akhir.
“Kapal berangkat ada isinya pulangnya kosong. Ini bisa diatasi dengan kerjasama misalnya dengan Pelni supaya memakai kapal yang ada saja, tidak perlu membeli kapal baru,” tuturnya.
EVALUASI HARGA
Menteri Perdagangan Thomas Lembong menyatakan, hasil evaluasi atas implementasi tol laut terhadap harga barang memang positif meski tak terlalu signifikan. Thomas memaparkan, saat ini Kementerian Perdagangan memang fokus pada penurunan harga barang pokok sebagai dampak dari tol lalu di Maluku dan Papua.
“Kami akan memperluas titik-titik pemantauan harga ke sejumlah titik yang belum terpantau. Akan kami perluas juga kerjasama dengan para pedagang dan distributor sesuai mandate Menko Maritim untuk memaksimalkan hal ini,” ungkap Thomas.
Thomas pun menambahkan, pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertaniann untuk mengoptimalkan muatan balik dari Indonesia Timur sehingga kiriman yang dilaksanakan tidak hanya satu arah.
“Kami juga sudah memetakan apa-apa saja hasil pertanian, hasil-hasil laut dan kerajinan yang bisa dimuat balik dari wilayah Timur kembali ke pelabuhan awal. Jika berhasil hal ini akan sangat memangkas biaya logistik dengan keterisian barang,” tutur Thomas.
Berdasarkan evaluasi Kementerian Perdagangan, beberapa pemerintah daerah sudah menawarkan muatan balik dari produk potensial atau unggulan daerah. Beberapa daerah itu a.l. Pemkot Dobo di Kepulauan Aru Maluku dengan ikan beku; Lewoleba di Nusa Tenggara Timur dengan muatan ikan beku, kelapa gelondongan, rumput laut, kemiri, asam, kopra.
Ada pula Fakfak di Papua menawarkan muatan balik ikan cakalang, ikan tenggiri, ikan kakap, biji pala; Pulau Sabu di Nusa Tenggara Timur menawarkan muatan balik berupa garam dan rumput laut; Pulau Natuna di Kepulauan Riau menawarkan rumput laut kering; dan kota Saumlaki di Maluku Tenggara Barat menawarkan muatan balik kayu jati dan ikan beku.
Tak hanya itu, potensi industri garam di Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur mempunyai kandungan garam yang sama dengan kandungan garam impor. Potensi muatan balik untuk ekspor dari Kaimana, Papua dan Wanci, Sulawesi Tenggara dimana ekspor dilakukan dari Jakarta.
Selama ini masih menggunakan kapal swasta sebesar 60 juta per kontainer, apabila menggunakan kapal Tol Laut diperkirakan hanya akan menghabiskan Rp30 juta sampai Rp40 juta.
Adapun realisasi penurunan harga berkat implementasi tol laut sangat beragam. Kementerian Perdagangan mencatat tol laut sukses menyebakan terjadinya penurunan harga walaupun belum sesuai target yang diharapkan, yakni 30%.
Misalnya, harga daging sapi di Kabupaten Namlea, Maluku, belum mengalami penurunan atau masih 0%. Begitu pula harga tepung terigu di Wanci, Sulawesi Tenggara hanya mengalami penurunan 3%.
Ada pula harga barang yang mengalami peningkatan tipis misalnya harga semen gresik 40 kilogram di mengalami kenaikan 3% melalui tol laut di Kabupaten Wanci.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
