Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan mentargetkan akan memberikan dokumen-dokumen terkait pembangunan prasarana kereta api Trans-Sumatera dan Sulawesi ke China pada akhir bulan ini.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono menuturkan dokumen-dokumen tersebut nantinya untuk dikaji ulang sebelum mereka memutuskan untuk memberikan pinjaman terhadap proyek yang mana. “Mereka kumpulkan studi-studi kita. Sekarang lagi mau ditinjau ulang oleh mereka,” kata Prasetyo, Senin (16/5) malam.
Dia menambahkan terkait dengan dokumen-dokumen tersebut, saat ini Kementerian Perhubungan masih mengumpulkannya. Dia menuturkan mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut bukan sesuatu yang mudah karena ada yang telah lebih dari 5 tahun.
Dokumen-dokumen itu juga, dia mengungkapkan, terkumpul di beberapa tempat. Dokumen terkait dengan studi kelayakan atau feasibility study (FS) berada di Sekretariat Direktur Jenderal Perkeretaapian.
Kemudian dokumen mengenai trase dan detail engineering design (DED) masing-masing berada di Sekretariat Direktur Lalu Lintas Perkeretaapian dan Direktur Prasarana Perkeretaapian.
Dia mengungkapkan terkait dengan pembangunan prasarana Trans-Sumatra dan Sulawesi tersebut, saat ini ada yang baru prastudi kelayakan, studi kelayakan, sudah trase, juga sudah sampai pada tahap DED.
Untuk proyek pembangunan prasarana yang sudah mencapai tahap DED, dia mencontohkan, berada di trans sumatera antara Rantauprapat – Duri-Dumai – Pekanbaru. Adapun terkait dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kajian ulang terhadap dokumen-dokumen tersebut, dia menginginkan tidak lebih dari satu tahun.
Alasannya kalau kajian tersebut mencapai lebih dari setahun, dia mengungkapkan, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan kebijakan. Mengenai dokumen-dokumen tersebut, dia mengatakan, kemarin pihak China sempat datang untuk memintanya.
Mengenai besaran dana yang akan dipinjamkan kepada pemerintah Indonesia, dia mengatakan China melalui China Exim Bank tertarik memberikan pinjaman sekitar Rp40 triliun untuk masing-masing proyek tersebut. Hanya saja terkait dengan pinjaman tersebut, seperti bunga atau hal lainnya masih belum ada pembahasan lebih lanjut.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pernah mengatakan dana yang ada saat ini tidak akan cukup untuk membangun seluruh prasarana kereta api yang sedang dikerjakan oleh pemerintah tepat waktu pada 2019.
Saat ini pemerintah mentargetkan pembangunan jalur kereta api mencapai 3.258 km di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Adapun kebutuhan dana hingga 2019 untuk pembangunan infrastruktur prasarana kereta api mencapai Rp233 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1664586373.jpg?w=184&h=104)
