1.000 Paket Tahunan Rp5 Triliun Belum Lelang Terancam Dibatalkan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan ada sekitar 1.000 paket tahunan belum lelang yang masuk dalam anggaran belanja modal akan menjadi sasaran efisiensi anggaran. Nilai paket tersebut setara dengan sekitar Rp5 triliun.
Anitana Widya Puspa | 02 Mei 2016 01:00 WIB
Proyek infrastruktur perbaikan jalan - Ilustrasi
Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan ada sekitar 1.000 paket tahunan belum lelang yang masuk dalam anggaran belanja modal akan menjadi sasaran efisiensi anggaran. Nilai paket tersebut setara dengan sekitar Rp5 triliun.

Nilai paket tersebut akan melengkapi total efisiensi anggaran yang diamanatkan oleh Presiden kepada pihaknya sebesar Rp8,4 triliun. Sebelumnya efisiensi yang dilakukan pihaknya berasal dari sisa lelang tahun lalu sebesar Rp3 triliun dan efisiensi program-program yang tidak prioritas senilai Rp650 miliar.

Sekretaris Jendral PUPR Taufik Widjoyono menegaskan paket tahunan memang menjadi prioritas untuk dilakukan pemotongan dibandingkan dengan paket tahun jamak. Hal itu dikarenakan lebih banyak target proyek strategis yang masuk dalam paket tahun jamak. Selain itu kontrak multiyears ini biasanya hanya perlu membayar uang muka terlebih dahulu sementara sisanya dapat dilanjutkan tahun depan.

Taufik juga menyatakan nilai paket pekerjaan tahun jamak atau multiyears tahun ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, dan akan terus ditingkatkan pada tahun mendatang. Dia menilai kontrak multiyears dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dikarenakan memiliki keuntungan yakni tidak perlu dilakukan tender setiap tahunnya.

Selain itu bagi penyedia jasa akan punya keyakinan uang yang akan diterima selama 3 tahun sehingga bisa investasi alat berat dan juga memberi kepastian bagi pekerjanya, katanya

Taufik menjelaskan pihaknya telah mengajukan surat tertulis yang berisikan daftar anggaran yang menjadi sasaran pemotongan pihaknya kepada Kementerian Keuangan Jumat (29/4)

Berdasarkan total Rp8,4 triliun anggaran yang mesti dipotong, dia merinci Bina Marga mendapatkan potongan terbesar yakni Rp5 triliun, SDA Rp1,9 triliun, Cipta Karya Rp1triliun dan Perumahan Rp325 miliar.

Menurutnya pemotongan anggaran ini tidak bisa langsung dieksekusikan, pihaknya masih menunggu terbitnya Inpres dan Peraturan Menteri Keuangan yang akan mengatur mekanisme lebih mendetail. Oleh karenanya, pihaknya akan melakukan self-blocking terlebih dahulu.

"Sifatnya kita lapor baru omong-omongan sidang kabinet. Surat-suratnya ini dari kita nanti setelah itu akan dikeluarkan PMK dan tentunya ujung-ujungnya akan ada Inpres," jelasnya Minggu (1/5/2016)

Dirinya mengatakan pemotongan anggaran ini nantinya juga memerlukan pembahasan dan persetujuan dengan DPR. Rencananya setelah masa reses DPR maka pemerintah akan mengajukan APBN-P termasuk pemotongan anggaran pada pertengahan Mei.

Sejak pelopran kepada kementerian keuangan pada Jumat (29/4) Taufik mengatakan juga telah melakukan revisi agar alokasi anggaran untuk rumah TNI/Polri tidak semestinya masuk dalam daftar pemotongan.

"Setelah kita potong, makanya kami sebut exercise, baru ketahuan yang dipotong itu ada yang harus kami rubah lagi. Istilahnya komunikasi ini masih internal pemerintah/kementerian. Angka yang kami sebut juga masih bisa bergeser-geser tapi sekitar itulah," katanya.

Proyek tahunan yang dibatalkan tahun ini kemungkinan akan mengalami penyesuaian untuk dilakukan lelang tahun depan Penghematan tekannya tidak akan berdampak pada proyek-proyek prioritas, seperti pembangunan delapan waduk pada tahun ini, dan pembangunan jalan perbatasan. Pasalnya, pemerintah telah berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan proyek-proyek tersebut.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
lelang

Editor : Yusuf Waluyo Jati

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top