Bisnis.com, JAKARTA - Isu adanya kroni dan antek Singapura bergulir terkait munculnya penolakan repatriasi modal melalui tax amnesty.
Pengamat menilai ada manuver Singapura melalui antek-anteknya yang makin gencar menolak repatriasi modal menjelang pembahasan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).
Para kroni Singapura ini diduga ingin menggagalkan upaya repatriasi modal dari Singapura ke Tanah Air.
Pengamat Perpajakan Darussalam di Jakarta, Minggu (10/4/2016), menjelaskan, Singapura berkepentingan menggagalkan program tax amnesty karena memang kondisi likuiditas perbankan di sana akan sangat terganggu jika repatriasi dana dari Singapura ke Tanah Air terwujud.
"Manuver Singapura bakal makin menjadi-jadi, karena tax amnesty segera dibahas. Dampaknya repatriasi modal kan luas jika tax amnesty diberlakukan," kata Darussalam.
Darussalam menilai, uang warga Indonesia yang ditempatkan di negara tersebut cukup besar. Alhasil, Singapura dipastikan akan mengalami gangguan likuiditas jika tax amnesty diterapkan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan permasalahan tax amnesty memang masih menjadi perdebatan di sisi pejabat publik.
Ternyata ada juga yang masih menentang soal pemberlakuan pengampunan pajak ini, padahal, tahun ini momentum tepat untuk melaksanakan tax amnesty.
"Ini kan momentum untuk orang melakukan repatriasi aset ke dalam negeri supaya terhindar dari sanksi penindakan hukum soal pajak ke depannya. Terlebih lagi momennya pas karena kita akan menghadapi AEoI," lanjut dia.
Dengan masuknya aset tersebut ke Indonesia, maka bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi lebih mandiri dalam ekonomi dan pembangunan ke depannya.
"Sayangnya masih ada pejabat publik yang tidak mengerti pentingnya tax amnesty. Jadi masih tarik ulur," katanya.
Salah satu manuver yang dilakukan pejabat di Indonesia yang dinilai pro-Singapura dan ingin gagalkan repatriasi modal adalah mendorong tarif tebus deklarasi aset 2 persen dan repatriasi modal 1 persen.
Menurut Yustinus, selisih yang dekat ini membuat skema repatriasi modal pada akhirnya kurang menarik bagi pengusaha dan pejabat tersebut.
Mereka cenderung akan pilih tarif tebusan 2 persen agar terhindar dari sanksi denda yang tinggi saat AEoI diberlakukan pada 2018.
AEoI merupakan sistem pertukaran informasi otomatis rekening pajak antarnegara yang mulai diberlakukan pada 2018.
"Selisihnya tidak jauh sehingga tidak terlalu terasa," ujarnya.
Ia mengatakan, pemerintah bisa saja menaikkan lagi tarif tebusan deklarasi aset agar bisa menjadi perhatian pengusaha.
"Coba dinaikkan lagi sampai 4-5 persen, mungkin hal ini lebih menarik para pengusaha," katanya.
Mengenai kepentingan Singapura yang bisa menahan dana pengusaha, menurutnya, Singapura memang mendapatkan keuntungan dari skema ini.
"Tapi keuntungan tidak langsung akibat formulasi kita yang kurang matang terkait repatriasi," ujarnya.
Namun, kata dia, bukan berarti pemerintah kita sengaja menguntungkan Singapura, atau Singapura yang berniat sampai situ.
"Tapi semata-mata karena Singapura mendapatkan efek secara otomatis dari kurang cermatnya pemerintah dalam menjalankan program repatriasi tersebut," katanya.
Terpisah, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden program tax amnesty ini diutamakan untuk menarik dana dari luar negeri (repatriasi).
"Presiden sangat berharap bahwa dengan tax amnesty ini, terjadi repatriasi" ujar Menteri Keuangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
