Bisnis.com, BEKASI - Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai perlu membentuk BUMD logistik sebagai tindak lanjut dari diresmikannya Pusat Logistik Berikat (PLB).
Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jawa Barat M. Nuh Nasution mengatakan langkah Presiden Joko Widodo ini akan dilanjutkan oleh Pemprov Jabar dengan melakukan supervisi dan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) logistik.
"Pemprov ikut mensupervisi, sukur-sukur ada BUMD ikut andil karena ada kepentingan merah putih kan," ujarnya, Jumat (11/03/2016).
Keberadaan perusahaan pemerintah dinilai penting karena filostofi BUMD yang tidak hanya sebatas berorientasi bisnis, tetapi juga menjaga kepentingan biaya benar-benar stabil. Selain itu, keberadaan BUMD logistik juga dibutuhkan lantaran Jawa Barat merupakan penyuplai sayur-mayur ke Singapura.
"Dengan adanya BUMD logistik, petani jadi memiliki orientasi ekpor dan ongkos juga lebih murah."
Presiden Joko Widodo meresmikan 11 perusahaan yang mendapati fasilitas PLB. Dari 11 perusahaan, 5 di antaranya berada di Jawa Barat yakni PT Kamadjaja Logistics di Cibitung, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) di Karawang, PT Dahana di Subang, PT Gerbang Tol Cikarang di Jababeka Bekasi dan PT Agility di Cikarang.
PLB merupakan kawasan yang digunakan untuk menimbun barang asal luar negeri maupun domestik yang diberikan fasilitas kepabeanan, perpajakan dan lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
