Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ekonom UI: Impor Garam Industri Kesalahan Pemerintah

Tidak sesuainya spesifikasi garam lokal untuk industri dinilai akibat kebijakan pemerintah yang hanya terfokus pada persoalan tata niaga tanpa memperbaiki produksi di sektor hulu.
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said (kiri) bersama Pengamat Ekonomi Faisal Basri (kanan) menjadi pembicara pada diskusi dengan tema Energi Kita di Jakarta, Minggu (17/5)./Antara
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said (kiri) bersama Pengamat Ekonomi Faisal Basri (kanan) menjadi pembicara pada diskusi dengan tema Energi Kita di Jakarta, Minggu (17/5)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA—Tidak sesuainya spesifikasi garam lokal untuk industri dinilai akibat kebijakan pemerintah yang hanya terfokus pada persoalan tata niaga tanpa memperbaiki produksi di sektor hulu.

Faisal Basri, ekonom Universitas Indonesia, mengatakan pemerintah harus mengintervensi proses produksi di level petani guna meningkatkan kualitas produksi. Dengan demikian, tujuan menghentikan impor garam dapat terwujud.

“Bahkan pusat riset garam saja Indonesia tidak punya. Sementara di sisi lain teriak-teriak swasembada garam dengan menutup impor garam industri. Perbaiki dulu tata produksi di dalam negeri, baru tutup impor garam,” ujarnya, Rabu (2/3/2016).

Menurutnya, mekanisme produksi garam lokal yang masih tradisional serta nilai keekonomian rendah menyebabkan hasil produksi tidak dapat diserap industri. Dalam hal ini perlu intervensi pemerintah dalam mekanisme produksi petani.

Di India, misalnya, dengan karakter petani garam yang serupa dengan Indonesia, pemerintah menyiapkan air bahan baku garam dan disalurkan kepada petani skala kecil. Kemudahan mendapatkan bahan baku ini meningkatkan nilai keekonomian produksi.

Selain itu, program swasembada yang dicanangkan pemerintah untuk seluruh komoditas tidak boleh mengorbankan masyarakat seiring kenaikan harga yang tinggi di dalam negeri.

“Harga beras, jagung dan komoditas pangan lainnya didunia sedang turun. Tetapi di Indonesia tidak pernah turun, karena program swasembada memperketat atau menghentikan izin impor. Sementara rantai pasok di dalam negeri tidak ekonomis,” tuturnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Fatkhul Maskur
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper