Peternak Unggas Minta Perhatian Pemerintah, Demo di Depan Istana

Bisnis.com, JAKARTA - Para peternak unggas rakyat dari berbagai daerah di Tanah Air meminta pemerintah untuk memperhatikan kelangsungan usaha mereka yang saat ini dalam kondisi memprihatinkan.

Ketua Sekretariat Bersama Penyelamatan Peternak Rakyat dan Perunggasan Nasional Sugeng Wahyudi di Jakarta, Selasa (1/3/2016), menyatakan bahwa sejak Januari hingga Februari 2016 terjadi over supply DOC dan over supply ayam besar.

Harga ayam besar sangat hancur sehingga merugikan para peternak rakyat rata-rata Rp10 ribu hingga Rp11 ribu per kilogram hidup dalam 3 pekan terakhir.

"Saat ini biaya pokok produksi (BPP) peternak rakyat mencapai Rp18.500,00/kg, sementara harga jual ayam di kandang Rp8.000,00/kg," katanya ketika melakukan unjuk rasa bersama ratusan peternak rakyat dari Bogor, Lampung, Bali, Banten, Sukabumi, Ciamis, dan Jabotabek di depan Istana Negara, Jakarta.

Oleh karena itu, lanjut dia, kalangan peternak meminta pemerintah menaikkan harga jual ayam hidup di atas BPP peternak rakyat.

Menurut dia, selama 3 pekan ini pada tingkat kementerian terkait hanya bisa mengimbau.

Oleh karena itu, para peternak rakyat pada hari Selasa mendatangi Istana Negara untuk menyampaikan aspirasinya dan meminta solusi dari pemerintah dalam hal ini Presiden RI Jokowi.

Sugeng menyatakan karut-marut perunggasan nasional saat ini tidak terlepas dari peran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang tidak mampu memayungi peternak rakyat Indonesia.

"Oleh karena itu, kami meminta agar UU No. 18/2009 dicabut atau diganti dengan peraturan sejenis lainnya, terutama yang dapat menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat," katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia Hartono menyatakan bahwa usaha budi daya peternakan unggas saat ini dikuasai perusahaan besar yang memegang pasar sekitar 70 persen, sedangkan peternakan rakyat hanya 30 persen.

Selain itu, lanjut dia, perusahaan besar juga menguasai penjualan pakan serta DOC sehingga mereka bisa mengatur harga maupun pasokan ke peternakan rakyat.

Oleh karena itu, menurut Hartono, ke depan dalam budi daya unggas sebanyak minimal 70 persen diserahkan ke peternak rakyat untuk pasar dalam negeri.

Industri besar atau terintegrasi menguasai 30 persen hak budi daya dengan kewajiban mengekspor produksinya atau diolah dalam bentuk olahan berbasis ayam.

"Saat ini produksi perusahaan besar juga masuk ke pasar tradisional sehingga produksi peternak rakyat harus berhadap-hadapan dengan mereka," katanya.

Sementera itu, dalam aksi unjuk rasa, utusan peternak rakyat diterima oleh Kepala Staf Kepresidenan RI Teten Masduki.

Dari hasil perbincangan dengan Teten Masduki disepakati, antara lain pemerintah akan menyolusi permasalahan dan kekisruhan dalam perunggasan nasional.

Pemerintah akan berupaya untuk memperbesar porsi pangsa pasar bagi peternakan rakyat dari semula 20 persen menjadi 50 persen, pemerintah akan membuat perpu atau keppres jika UU No. 18/2009 juncto UU No.41/2014 dapat dicabut atau dibatalkan MK.

Kemudian, diharapkan harga ayam akan beranjak naik menjadi Rp15 ribu/kg.