Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengusaha properti di Tanah Air menyayangkan penundaan pembahasan RUU Tax Amnesty oleh DPR dalam masa sidang kuartal pertama tahun ini, tetapi tidak kehilangan optimisme terhadap peningkatan pertumbuhan properti tahun ini.
Dunia usaha meyakini rencana pemerintah untuk menerapkan pengampunan pajak atau tax amnesty akan berdampak signifikan terhadap penjualan properti tahun ini, setelah melambat tahun lalu. Bersama dengan sejumlah deregulasi dan paket kebijakan ekonomi lainnya dari pemerintah, perekonomian tahun ini secara umum diyakini akan membaik.
Namun, hal yang dinanti-nantikan tersebut sejauh ini belum terealisasi. DPR RI di luar dugaan justru menunda pembahasan RUU Tax Amnesty. Belum dapat dipastikan kapan pembasahan paripurna akan dimulai.
Investor Relation PT Modernland Realty Tbk. Cuncun Wijaya mengatakan, dirinya tidak begitu kuatir terhadap penundaan pembahasan RUU Tax Amnesty oleh DPR RI tersebut, sebab sejauh ini pemerintah sudah menunjukkan komitmen politik untuk mendukung RUU tersebut.
Dirinya tetap meyakini sektor properti akan bertumbuh lebih baik pada tahun ini karena sejumlah katalisator lainnya yang cukup signifikan mendorong daya beli masyarakat. Salah satunya, tuturnya, belanja modal pemerintah di sektor infrastruktur yang lebih cepat mengalir di tahun ini.
“Penundaan pembahasan ini kan bukan berarti dibatalkan. Kami harap masih akan dilanjutkan. Kami tetap optimistis karena katalis untuk properti ini bukan cuma satu atau tax amnesty saja, tetapi juga spending dana pemerintah untukinfrastruktur,” katanya melalui sambungan telepon, Senin (29/2/2016).
Direktur Keuangan PT Agung Podomoro Land Tbk. Cesar de la Cruz mengatakan adanya kebijakan pengampunan pajak tentu akan memiliki efek positif terhadap prospek bisnis properti. Bersama dengan kebijakan lain di sektor properti, penjualan tahun ini akan tumbuh positif.
Namun, sebelum undang-undangnya terbit, dirinya masih sulit mengukur sejauh mana dampak kebijakan tersebut, apalagi di tengah keputusan DPR RI menunda pembahasan RUU tersebut. Pihaknya masih akan menanti kabar baik dari kelanjutan pembahasan RUU tersebut di DPR. “[Penundaan ini] Pasti akan ada efeknya, tapi kita harus tunggu hasilnya dulu,” katanya.
Manajer Divisi Riset PT Colliers International Indonesia Ferry Salanto mengatakan, penundaan pembahasan RUU Tax Amnesty tentu akan turut menunda masuknya dana dalam negeri yang selama ini diparkir di luar negeri.
Oleh karena ini, dirinya menyayangkan adanya penundaan sebab pelaku usaha di sektor properti sangat berharap kebijakan tersebut benar-benar direalisasikan.
“Dalam perbincangan dengan kalangan pengusaha properti, mereka juga sangat harapkan ini terjadi karena potensi uang yang masuk cukup tinggi. Kalau orang sudah pegang duit banyak kan salah satu kemungkinan larinya ya ke properti,” katanya.
Meski begitu, tuturnya, sektor properti tahun ini masih memiliki banyak harapan untuk bertumbuh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Penurunan suku bunga secara bertahap yang mulai dilakukan bank sentral menjadi salah satu tumpuan harapan bagi kebangkitan dunia usaha, termasuk properti.
Permintaan di sektor properti pun berpotensi akan lebih baik dengan adanya kebijakan terkait kepemilikan properti asing, penghapusan pajak berganda untuk dana investasi real estate atau DIRE, dan juga penyesuaian batas harga bagi pajak hunian mewah.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi tahun ini pun diyakini akan lebih baik dibandingkan tahun lalu sehingga memberi sinyal positif untuk pertumbuhan sektor properti. Sejumlah institusi moneter global dan juga proyeksi dalam negeri menunjukkan pertumbuhan ekonomi tahun ini dapat mencapai lebih dari 5%.
“Jadi, masih ada faktor lain yang akan memacu pertumbuhan ekonomi, cuma tax amnesty ini salah satunya. Sayang saja jika tidak terjadi di tahun ini,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
