Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) melantik 27 pejabat tinggi pratama di lingkungan kementerian tersebut untuk penataan organisasi.
Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan menuturkan pengukuhan pejabat tinggi pratama merupakan langkah kementerian untuk menata organisasi. Dia berpesan kepada para pejabat itu untuk tak ragu dalam pengambilan keputusan.
"Tapi jika ada keragu-raguan, serahkan ke atas. Karena Saya yang bertanggungjawab atas Kementerian ini,” kata Ferry dalam rilis yang dikutip Bisnis.com, Jumat (29/1/2016).
Pejabat yang dikukuhkan adalah:
(1) Drs. Heri Santoso sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama pada Sekretaris Jenderal;
(2) Sunraizal, S.E., M.M., CF. A sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
(3) Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas;
(4) Ir. H. M. Najib Taufieq, M.M sebagai Kepala Biro Umum dan Tata Usaha Pimpinan pada Sekretariat Jenderal;
(5) Ir. Iwan Taruna Isa, MURP sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan;
(6) RB. Agus Widjayanto, S.H., M.Hum sebagai Inspektur Wilayah I pada Inspektorat Jenderal;
(6) Drs. Simson Sembiring sebagai Inspektur Wilayah II pada Inspektorat Jenderal;
(8) Ir. Drs. Gunawan Sasmita, MPA sebagai sebagai Inspektur Wilayah III pada Inspektorat Jenderal;
(9) Ninik Mariyanti, S.H. M.Hum sebagai Inspektur Wilayah IV pada Inspektorat Jenderal;
(10) Made Ngurah Priyatna, S.H sebagai sebagai Inspektur Wilayah V pada Inspektorat Jenderal;
(11) DR. Ir. Budi Situmorang, MURP sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang;
(12) Ir. Rowland P. Sidjabat, M.SE sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan;
(13) Ir. Tjahyo Widianto, M.Sc., M.H sebagai Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar pada Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan;
(14) DR. A. Samad Soemarga, S.H., M.H sebagai Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan;
(15) Ir. Danu Ismadi Sekretaris Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan;
(16) Djamaluddin, S.H., M.Hum Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang pada Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan;
(17) Drs. H. Muhammad Hikmad, M.H. Direktur Pengaturan dan Pendaftaran Hak Tanah, Ruang dan PPAT pada Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan;
(18) Drs. H. Teddy Rukfiadi sebagai Direktur Penatagunaan Tanah pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria;
(19) All Jabbar, S.H., M.H. sebagai Direktur Pemetaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria;
(20) Erna Mochtar, S.H., M.Si sebagai Direktur Pembinaan Tanah Pemerintah pada Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah;
(21) M. Noor Marzuki, S.H., M.Si sebagai Direktur Pembinaan Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah pada Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah;
(22) Ir. Bambang Hendrawan, M.Sc. sebagai Direktur Penilaian Tanah pada Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah;
(23) Drs. Roli Irawan, S.H., M.M., M.H. sebagai Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah;
(24) Ir. Raden Muhammad Adi Darmawan, M.Eng.Sc. sebagai Direktur Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah;
(26) Drs. Bambang Kristiyono, M.Hum sebagai Direktur Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah II pada Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah;
(27) Deddy Setiady, S.H. sebagai Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang pada Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah. ()
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
