Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan insinyur berharap anggaran infrastruktur pemerintah yang akan semakin besar di tahun mendatang harus diimbangi pula dengan peningkatan kualitas pekerjaan.
Sekretaris Jenderal Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Danang Parikesit mengatakan, manajemen pengadaan proyek di lingkungan kementerian teknis menurutnya masih belum baik. Peningkatan anggaran tahun ini tidak diimbangi percepatan penetapan pejabat sehingga berdampak pada perlambatan penyerapan anggaran.
“Yang kami kuatirkan sebenarnya kualitas pekerjaan. Masih boros,” katanyan melalui pesan elektronik, Selasa (22/12/2015).
Sebagai contoh, selama ini, siklus pemeliharaan berkala jalan nasional masih antara 3 tahun hingga 4 tahun sekali, padahal seharusnya bisa 8 tahun hingga 10 tahun sekali.
“Pak Jokowi sendiri malah menengarai 1-2 tahun sudah harus pemeliharaan berkala,” katanya.
Oleh karena itu, perlu ada kontrak kinerja untuk menjamin kontrol kualitas terhadap pelaksanaan proyek pemerintah di daerah. Selama ini, pusat sulit mengendalikan proses pengadaan di balai pelaksana di daerah.
Pengamat Infrastruktur Universitas Indonesia Suyono Dikun mengatakan, selain proyek-proyek APBN dan APBD, perhatian juga harus diberikan kepada proyek-proyek dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Menurutnya, peningkatan anggaran APBN untuk pembangunan infrastruktur tidak boleh menyebabkan seluruh proyek, terutama proyek yang berpotensi komersial, digarap seluruhnya oleh pemerintah.
Selama ini, masih banyak proyek strategis yang ditangani melalui APBN dan APBD. Hal tersebut disebabkan antara lain karena kurangnya kapasitas kalangan pemerintahan untuk menyiapkan proyek.
“APBN kan terbatas, demikian juga dengan ekuitas BUMN, sehingga KPBU itu harus berjalan tahun depan. Aturan sudah ada, tapi bagaimana menyiapkan proyek itu agar bankable, itu yang menjadi masalah besar,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
