Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kereta Cepat Jakarta--Bandung Kantongi Izin Trace Kemenhub

kereta api cepat Jakarta-Bandung akhirnya mengantongi izin trase dari Kementerian Perhubungan kemarin.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung akan dibiayai dari utang luar negeri./JIBI
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung akan dibiayai dari utang luar negeri./JIBI

Bisnis.com, JAKARTA -- Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung akhirnya mengantongi izin trase dari Kementerian Perhubungan kemarin.

Direktur Utama PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) Bintang Perbowo mengatakan gubernur DKI Jakarta dan Jawa Barat, dua wilayah yang akan dilintasi oleh kereta cepat (high speed rail/HSR), sudah memberikan rekomendasi kepada Kemenhub.

WIKA merupakan pemimpin PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) -- konsorsium empat BUMN -- yang bekerja sama dengan China Railway International (CRI) -- konsorsium perusahaan China -- membentuk perusahaan patungan penggarap HSR bernama PT Kereta Api Cepat Indonesia-China (KCIC). PT PSBI menguasai 60% saham PT KCIC, sedangkan CRI menggenggam 40%.

"Perizinan dari Kementerian Perhubungan sudah. Hari ini (kemarin) keluar," kata Bintang, Kamis (10/12/2015).

Meskipun demikian, dia tidak dapat memastikan kapan masa konstruksi dimulai. Menurutnya, groundbreaking proyek yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No.107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung itu menunggu keputusan Presiden Joko Widodo.

"Kami sih siap saja," tuturnya.

Seperti diketahui, proyek kereta cepat bakal menelan investasi US$5,5 miliar dengan porsi pinjaman 75% dan ekuitas 25%. Fasilitas pinjaman itu diperoleh dari China Development Bank (CBD).

Adapun untuk ekuitas, PT PSBI akan urun US$825 juta yang dihitung berdasarkan porsi saham 60% pada KCIC, sedangkan CRI US$550 juta.

Bintang menambahkan proyek itu akan menyerap 39.000 tenaga kerja selama tiga tahun periode konstruksi kereta cepat. Untuk periode konstruksi transit oriented development (TOD), proyek itu akan menyerap 20.000 pekerja selama 15 tahun. Adapun selama periode operasional TOD 25 tahun, tenaga kerja yang diserap mencapai 28.000.

Dari sisi penerimaan negara, proyek kereta cepat akan menyumbang pajak pertambahan nilai saat masa konstruksi proyek senilai US$451 juta selama tiga tahun. Meskipun demikian, konsorsium berharap memperoleh keringanan.

Sementara itu, selama masa konstruksi pengembangan TOD, konsorsium akan menyetor PPN Rp7 triliun selama 15 tahun. 

Tak hanya proposal kereta cepat, konsorsium China menawarkan pengembangan industri kereta api nasional, baik KRL, LRT, maupun HSR, dengan membangun pabrik perakitan rolling stock (komponen) di eks lahan PT Garam di Surabaya. Draf studi teknis diharapkan final 31 Januari 2016 sehingga konstruksi dapat dimulai 31 Maret 2016.

Selain itu, CRI juga menawarkan pembangunan pabrik pemurnian alumina (smelter grade alumina) di Mentawah, Kalimantan Barat, sebagai bahan untuk membuat produk aluminium.

Terakhir, konsorsium pun mengajukan proposal pembangunan pabrik aluminium slab sebagai bahan baku rolling stock.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Sri Mas Sari
Editor : Fatkhul Maskur

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper