Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dengan menganggarkan dana hingga Rp162,5 triliun yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) 2016.
Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto mengemukakan dana tersebut termasuk untuk membangun 1.800 unit pemukiman yang terdapat di perbatasan.
“Ini untuk mengurangi kesenjangan, baik antar individu atau antar wilayah. Instrumen yang kita gunakan untuk mengurangi ini adalah instrumen yang langsung menyentuh masyarakat,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Perbatasan, Senin (30/11/2015).
Melalui dana sebesar itu, pihaknya menargetkan pengentasan kemiskinan di 80 kabupaten tertinggal di Nusantara, dan membenahi 187 lokasi prioritas perbatasan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Selain itu, juga mengurangi jumlah penduduk miskin hingga 14% sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi 7,24%.
Menurutnya, saat ini pemerintah tengah merumuskan data spasial yang digunakan sebagai integrator perencanaan pembangunan di daerah perbatasan. Perencanaan ini juga selaras dengan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang telah ditetapkan pemerintah beberapa waktu lalu.
“Jalan tol, pelabuhan, technopark, ini semua akan kita padukan dan bagi kewenangan mana saja yang ke kementerian/lembaga dan mana saja yang ke pemerintah daerah. Dalam pra musrenbang [musyawarah perencanaan pembangunan] nanti juga akan ada desk khusus untuk pengembangan kawasan perbatasan,” tambahnya.
Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan kementeriannya mengalokasikan dana sekitar Rp3 triliun untuk memperbaiki infrastruktur di kawasan perbatasan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 60 hingga 70% digunakan untuk membangun jalan.
“Kawasan perbatasan tidak akan mempunyai nilai tanpa adanya akses, apakah itu jalan, laut, atau udara. Inilah yang menjadi fokus kementerian pu,” ujarnya.
Menurutnya, Kementerian PUPR akan mendukukng pembangunan infrastruktur permukiman pada sembilan Pusat Kegiatan Strategis Nasional hingga 2019, dan membenahi tujuh Pos Lintas Batas Negara. Selain itu, juga perencanaan dan pembangunan infrastruktur pada empat Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), yakni WPS Temajuk—Sebatik di Kalimantann, Kupang—Atambua di NTT, Jayapura—merauke di Papua, dan WPS di 92 pulau kecil terluar.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan Kementerian Dalam Negeri telah mengucurkan dana hingga Ro14 triliun di sepanjang tahun 2015 untuk membenahi kawasan perbatasan. Dia berharap upaya pembenahan ini dapat membuat wilayah perbatasan Indonesia menjadi lebih baik dari negara tetangga seperti Papua Nugini, Singapura, Filipina dan Malaysia.
“ Semua progress report tahun ini ada semua. Saya ke Saumlaki sudah bagus, tinggal kementerian/ lembaga bantu [memberikan] kapal antar pulau. Pembangunan di Sebatik dan Nunukan, saya juga sudah ke sana. Untuk Entikong dan Sanggau, bulan depan Menko Polhukam ke sana,” ujarnya.
Dia menambahkan, Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemkop) juga akan membangun 87 kios di Sekau, Papua. Bantuan ini diberikan karena melihat tingkat kecemburuan masyarakat yang cukup tinggi di Sekau, mengingat 90% kios yang terdapat di sana bukan milik warga Papua.
