Bisnis.com, BOGOR - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan pihaknya akan memperbaiki data bersama untuk meningkatkan validitas atau keakuratan angka terkait jumlah produksi beras.
"Kalaupun data itu benar, namun cara produksinya tidak benar, hal tersebut akan menjadi sia-sia," kata Amran Sulaiman usai mengikuti "Festival Karnaval Hortikultura 2015" di IPB, Bogor, Jawa Barat, Minggu (29/11/2015).
Pada saat ini, ujarnya, yang terpenting adalah bagaimana cara berproduksi yang benar, kemudian disusul dengan data yang benar,agar kualitas padi tetaplah baik.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Hasil Sembiring mengatakan bahwa tidak ada yang namanya istilah data dari Kementerian Pertanian (Kementan) terkait perhitungan produksi beras nasional yang surplus, namun tetap impor.
"Kami tidak mengeluarkan data, Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengeluarkan, yang ada adalah data berjenjang," kata Hasil Sembiring dalam jumpa pers di Kementerian Pertanian, Jakarta.
Dia menjelaskan Kementan hanyalah mengumpulkan data dari rantai pertanian, kemudian dilaporkan dengan berdiskusi bersama BPS, kemudian BPS yang memiliki hirarki langsung dari pusat hingga kecamatan.
"Kami telah menggelontorkan dana sebanyak Rp49 miliar, agar mendapatkan data yang akurat, dengan cara menyegarkan tenaga-tenaga pencari data di lapangan, bisa penambahan alat atau honor, tentunya bekerja sama dan terintegrasi dengan tenaga BPS, tapi bukan kami yang rilis data," katanya.
Padahal sebelumnya, berdasarkan rilis data BPS pada tahun 2015 Indonesia diprediksi mampu memproduksi gabah kering giling (GKG) sebanyak 75 juta ton atau setara dengan 43,940 juta ton beras.
Namun, data tersebut kemudian direvisi kembali oleh BPS menjadi 74,99 juta ton dengan alasan kekeringan atau El-nino. Tetapi, ternyata walaupun direvisi, konsumsi beras nasional tahun ini berdasarkan data dari Kementerian Pertanian (Kementan), menurut BPS, Indonesia hanya butuh 33,368 juta ton, atau kesimpulannya tetap surplus.
Atas kejadian tersebut, beras surplus tapi pemerintah tetap impor, maka banyak pihak beranggapan bahwa data dari BPS tidak valid. Anggapan ini juga diakui oleh Kepala BPS Suryamin.
Suryamin sepakat bahwa data produksi kebutuhan beras di Tanah Air pada saat ini tidak valid dengan kondisi di lapangan.
"Memang dugaan tidak valid, tapi jangan digeneralisirkan pada semua data. Karena banyak hal satunya, kemudian yang lain, ada juga yang namanya Sensus Nasional (Senas), kesemuanya kami kerjakan sendiri tidak ada orang lain campur tangan. Itu kami lakukan sendiri dan kami jamin," tegas Suryamin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
