Bisnis.com, JAKARTAPemerintah mendorong keterlibatan swasta lebih banyak pada proyek-proyek bendungan pada tahun depan dengan membuat kebijakan baru berupa skema kerja sama antara BUMN karya dengan swasta.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mudjiadi mengungkapkan proyek bendungan merupakan pekerjaan konstruksi yang membutuhkan keahlian teknis yang sangat spesifik. Untuk memenangkan suatu lelang proyek bendungan, kontraktor pelaksana diwajibkan untuk memiliki pengalaman dan kemampuan dalam bidang ini.
Di sisi lain, belum banyak perusahaan swasta yang memiliki pengalaman cukup banyak dalam mengelola bendungan. Alhasil, banyak proyek bendungan kembali digarap oleh BUMN karya yang bekerja sama dengan sesama BUMN karya.
Ke depannya kami harapkan untuk BUMN karya JO [Joint Operation] dengan swasta. Mulai 2016 JO tidak boleh dengan sesama [BUMN] karya, ujarnya, Selasa (24/11).
Menurutnya, selama ini belum banyak swasta yang terlibat dalam pembangunan waduk karena kemampuan keuangan yang masih dinilai rendah. Dengan kebijakan ini, diharapkan swasta bisa bersinergi dengan BUMN karya yang telah lebih berpengalaman dalam menangani bendungan sehingga bisa tumbuh membesar.
Mudjiadi mengungkapkan kebijakan ini akan mulai diterapkan untuk kontrak pembangunan waduk yang dimulai pada 2016. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo berencana membangun 49 waduk hingga 2019. Dari jumlah tersebut, baru 13 bendungan yang dimulai pembangunannya pada tahun ini.
Kepala Pusat Bendungan Imam Santoso mengungkapkan kebijakan tersebut akan dikoordinasikan dengan Badan Pembinaan Konstruksi untuk dimatangkan kesiapan teknisnya dalam dokumen prakualifikasi. Dia optimistis pihak swasta mampu untuk mengerjakan proyek bendungan selama memiliki kapasitas keuangan dan sumber daya manusia yang memadai.
Kemarin memang swasta tidak ada masuk tapi ke depannya kita akan open minded. Saya pribadi pikir selama ada lead-nya, ada swasta tidak masalah. Misalnya swasta hanya 30% dari total, lama-lama kan swasta itu jadi besar dan berpengalaman, ujarnya.
