Bisnis.com, JAKARTA— Pada tahun anggaran 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menganggarkan Rp1,57 triliun untuk Dana Alokasi Khusus bagi Nias Barat. DAK tersebut diprioritaskan untuk pekerjaan jalan, irigasi, air minum, dan sanitasi.
Adapun pada 2015, pagu Kementerian PUPR yang dialokasikan untuk Pulau Nias sekitar Rp 5,2 miliar untuk bidang Bina Marga dan Cipta Karya. Di Kabupaten Nias Barat saat ini terdapat jaringan jalan nasional sepanjang 78,3 km dan jalan provinsi sepanjang 38,5 km.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan kondisi infrastruktur nasional yang dinilai tertinggal dibanding negara ASEAN. Hal ini menjadi tantanganan tersendiri bagi pemerintah ke depan untuk mengejar ketertinggalan sehingga mampu bersaing dengan negara tetangga.
Menurut Basuki, pantai timur dan barat Sumatera serta pulau-pulau kecil termasuk Pulau Nias hingga tenggara barat daya masuk dalam disparitas yang perlu mendapatkan perhatian ke depan. Pasalnya, misi dari Kabinet Presiden Jokowi adalah memprioritaskan membangun infrastruktur melalui wilayah pinggiran.
“Pantai timur dan barat Sumatera serta pulau-pulau kecil termasuk Nias hingga tenggara barat daya butuh perhatian. Misi dari kabinet Presiden Jokowi adalah memprioritaskan pembangunan infrastruktur melalui wilayah pinggiran ,” ungkapnya, seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu (21/11/2015).
Kebijakan yang diambil Kementerian PUPR ke depan diantaranya melakukan pembangunan infrastruktur dari sisi pendekatan pengembangan wilayah daimana setelah dilakukan pendataan terdapat 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Esensinya untuk mendukung percepatan pertumbuhan kawasan pertumbuhan di WPS termasuk mengurangi disparitas antar kawasan dalam WPS.
