Bisnis.com, JAKARTA—Badan Koordinator Penanaman Modal akan meminta dukungan pemerintah dalam investasi infrastruktur oleh swasta di proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.
Hal itu perlu dilakukan untuk untuk meningkatkan kelayakan investasi wilayah tersebut.
Ketua BKPM Franky Sibarani mengatakan, saat ini infrastruktur di wilayah KEK belum menjadi prioritas pemerintah untuk mendapatkan perencanaan khusus. Untuk itu, pihaknya akan membuka kesempatan kepada kalangan investor yang berminat untuk membangun KEK sekaligus dengan infrastrukturnya.
Meski demikian Franky tidak menampik bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, BKPM bersama pemerintah akan segera membahas skema insentif yang akan ditawarkan kepada swasta yang berminat membangun infrastruktur.
“Ini yang tentu akan difinalkan dalam waktu dekat dan akan segera disampaikan kepada calon investor,” kata Franky di Kementerian koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (3/11/2015).
Franky belum dapat mengungkapkan jaminan atau insentif seperti apa yang akan diberikan pemerintah. Namun, menurutnya, skema yang ditawarkan bisa saja berupa pembayaran kembali oleh pemerintah setelah infrastruktur dibangun swasta.
Franky mengatakan, BKPM terbuka bagi investor yang ingin mengelola KEK secara komprehensif.
Hal tersebut justru akan lebih efektif dan efisien bagi investasi.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan, dukungan yang diberikan saat ini memang masih terbatas.
Akan tetapi, pemerintah sudah mematangkan rencana akses tol menuju KEK Tanjung Lesung, Banten, dan juga KEK Tanjung Api-Api, Sumatra Selatan.
Akses tol tersebut diharapkan dalam lebih membuka keterisolasian wilayah KEK dan meningkatkan kelayakan investasi bagi wilayah tersebut.
Plt. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan, proyek tol Serang—Panimbang yang menjadi akses KEK Tanjung Lesung akan mulai dilelang pada tahun depan.
Hal ini erat terkait target penyelesaian proyek tersebut di 2018.
“Kita upayakan secepatnya, karena selain permintaan Pak Menteri [PUPR Basoeki Hadimoeljono], ini juga permintaan Pak Presiden [Joko Widodo],” katanya.
Pelelangan ruas tersebut menunggu kesiapan surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan (SP2LP) dari pemda setempat.
Selain itu, pihaknya juga harus melakukan peninjauan mendalam terhadap hasil studi kelayakan yang dilakukan pemda di ruas tersebut untuk memastikan kelayakannya ketika ditawarkan kepada swasta.
Sementara itu, untuk KEK Tanjung Api-Api, proyek tol trans Sumatra yang kini tengah berjalan diyakini akan berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Sejauh ini, Hutama Karya sudah mulai membangun dari Bakauheni hingga Terbanggi Besar, Lampung dan Pelembang Indralaya, Sumatra Selatan.
Pemerintah berencana untuk menambah ruas Palembang—Tanjung Api-Api ke dalam penugasan kepada Hutama Karya agar akses tol menuju KEK tersebut lebih cepat terealisasi. Tambahan penugasan tersebut akan terakomodasi dalam revisi atas Perpres 100/2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatra.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
