Bisnis.com, JAKARTA—Sejumlah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di sektor konstruksi tengah merancang strategi alternatif guna memenuhi pendanaan proyek infrastruktur mereka setelah Dewan Perwakilan rakyat membekukan dana Penyertaan Modal Negara 2016 senilai total Rp44,47 triliun hingga RAPBN Perubahan 2016.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono menduga penangguhan PMN 2016 akan berdampak pada konstruksi tol Trans Sumatera yang ditugaskan kepada PT Hutama Karya , khususnya ruas Pekanbaru-Dumai. Pasalnya, konstruksi ruas tol Trans Sumatera lain seperti Medan—Binjai, Palembang—Indralaya, dan Bakauheuni—Terbanggi Besar telah berjalan dengan menggunakan sebagian dana PMN 2015.
“Kalau dengan PMN sebetulnya tidak terlalu berpengaruh. Yang berdampak ini yang baru mau dimulai, yang di Riau, itu pun mungkin. Kalau dapat pinjaman pasti jalan terus. Kalaupun terkendala, ya mundur dulu [dari target awal],” ujarnya, Selasa(03/11/2015)
Senada dengan Menteri Basoeki, Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Sigit Rustanto mengakui penundaan PMN 2016 akan berdampak pada pembangunan tol Trans Sumatera. Untuk sementara, pihaknya tetap akan melakukan penjadwalan ulang dan penjajakan kepada perbankan dan lembaga keuangan internasional sambil menanti keputusan selanjutnya dari pemerintah.
“Penundaan itu tidak berpengaruh pada unit bisnis eksisting jasa konstruksi Hutama Karya. Kalau terhadap tol Trans Sumatera pasti ada, karena memang PMN yang ke HK itu khusus untuk pembangunan tol Trans Sumatera,” ujarnya.
Semula, Komisi VI DPR telah menyetujui usulan PMN 2016 kepada HK senilai Rp3 triliun. Dari jumlah tersebut, dana senilai Rp 1,488 triliun akan digunakan untuk membiayai ruas tol Bakauheni-Terbanggi Besar, sementara Rp 1,512 triliun akan digunakan untuk ruas tol Palembang—Indralaya.
Di sisi lain, Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Suradi Wongso memastikan pembekuan dana PMN 2016 itu tidak akan membuat konstruksi proyek mundur dari target. Pihaknya pun tengah mengkaji alternatif pendanaan lain untuk membuat proyek tetap berjalan sesuai rencana.
“Hal ini sedang kami bicarakan, apakah akan emisi obligasi atau right issue dari saham pemerintah yang masih tersisa karena masih ada room. Pemerintah tetap mayoritas,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (02/11).
Dia menambahkan, saat ini pihaknya tengah mengadakan rapat direksi terkait kondisi ini. Dalam pertemuan itu, dewan direksi akan kembali membuat skala prioritas dengan rencana investasi Wika dalam proyek infrastruktur.
Semula, Komisi VI DPR menyetujui rencana pemberian PMN kepada Wika senilai Rp4 triliun, tetapi kemudian hal tersebut ditangguhkan. Dalam rencana bisnis Wika, dana PMN tersebut akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan berbagai proyek, termasuk tol Soreang-Pasirkoja, Manado—Bitung, Samarinda—Balikpapan, Water Treatment Plant (WTP) Jatiluhur, PLTU Banten 2 x 1000 MW, PLTU Aceh 2 x 200 MW, dan untuk kawasan industri Kuala Tanjung.
