Bisnis.com, BOGOR--Salah satu tantangan yang dialami pemerintah untuk mewujudkan target “100-0-100”, yang berarti 100% akses layanan air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi pada 2019 adalah keterbatasan anggaran anggaran. Menurut perhitungan Kementerian PUPR, total dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program 100-0-100 selama lima tahun mendatang adalah senilai Rp273 triliun.
Namun, Plt. Direktur Pengembangan Lingkungan Permukiman Kementerian PUPR Doddy Kris Ratmadi menuturkan bahwa dari total dana tersebut, anggaran yang didapatkan hanya 12% atau senilai Rp32,7 triliun. Kekurangan dana itu rencananya akan diperoleh melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat.
“Kalau tahun ini anggaran kami Rp3,35 triliun [untuk sanitasi]. Kami baru menyerap 42% untuk 2015, tapi kami optimistis bisa di atas 90%,” ujarnya, Kamis (29/10/2015).
Adapun mengenai tahun depan, pihaknya belum merencanakan percepatan program tersebut. Pasalnya, anggaran Dirjen Cipta Karya dipangkas sekitar Rp2 triliun, dari semula Rp19,6 triliun sesuai APBN-P 2015 menjadi Rp17,5 triliun pada RAPBN 2016.
Doddy mengatakan tantangan lain yang dihadapi untuk mewujudkan misi tersebut adalah keterlibatan sektor swasta dan komunitas. Pemerintah telah melakukan upaya pendekatan seperti menghimbau swasta untuk mengalokasikan dana tanggung jawab sosialnya untuk program sanitasi, atau mendekati para pengembang properti untuk menciptakan sistem sanitasi dan pengolahan limbah yang baik di lingkungan perumahan.
“Sejauh ini keterlibatan swasta tidak ada, artinya ini antar kementerian saja. Namun kami mendorong banyak dana CSR [Corporate Social Responsibility] untuk program sanitasi. Memang masih normatif,” ujarnya.
