Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah menjanjikan percepatan kepastian investasi untuk perbaikan iklim investasi pada proyek minyak dan gas bumi di Indonesia.
Ari Dwipayana, Tim Komunikasi Presiden, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan percepatan proses investasi di sektor migas setelah mengeluarkan sejumlah paket kebijakan deregulasi.
Pemerintah telah memangkas 60% dari total perizinan yang diperlukan untuk sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Dalam pertemuan dengan Executive Vice President Upstream Chevron James Johnson, Presiden menjelaskan percepatan penerapan paket kebijakan ekonomi, di mana 60% perizinan di sektor ESDM telah dipangkas,” katanya melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa (27/10).
Ari menuturkan, dalam pertemuan tersebut Presiden juga mengapresiasi Chevron yang telah berinvestasi selama 90 tahun di Indonesia.
Apalagi, sekitar 97% dari total 40.000 karyawan Chevron di Indonesia adalah tenaga kerja Indonesia, dan perusahaan berkomitmen untuk terus membangun kemampuan sumber daya manusia di wilayah operasinya.
Menurutnya, dalam kesempatan itu Menteri ESDM Sudirman Said juga memastikan pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah memiliki mekanisme yang lebih cepat untuk memberikan kepastian kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Chevron sendiri sedang melakukan penyesuaian penghitungan investasi pada proyek Indonesia Deep Water Development atau IDD, karena anjloknya harga minyak dunia.
“Menteri ESDM memastikan pemerintah akan langsung merespons POD [Plan of Development] yang diajukan Chevron untuk proyek IDD, karena SKK Migas sudah memiliki mekanisme yang lebih cepat untuk memberikan kepastian,” ujarnya.
Chevron Indonesia sendiri berupaya agar dapat memproduksi gas dari Proyek IDD tahap pertama pada 2016. Pasalnya, perusahana telah menyelesaikan pengeboran pengembangan di Lapangan Bangka.
Adapun pengembangan IDD tahap kedua di Gendalo-Gehem, masih menunggu penyesuaian POD dan persetujuan pemerintah terhadap perubahan tersebut. Pasalnya, keekonomian dan investasi yang diperlukan untuk wilayah kerja tersebut berubah setelah anjloknya harga minyak dunia.
