Bisnis.com, JAKARTA - Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih menyebutkan pemerintah masih dalam taraf negosiasi dengan negara pengekspor beras.
Dia menyebutkan besaran volume impor yang disebutkan media Vietnam sebesar 1 juta ton sebetulnya masih dalam tahap pembicaraan.
“Dia menawarkan segitu, kita masih menghitung. Banyak (negara lain) yang mau mencari beras, tidak hanya kita. Namanya perdagangan, harus ada negosiasi,” kata Karyanto pada Senin (19/10/2015).
Anggota Komisi VI DPR RI Ihsan Yunus menyoroti ketidakseragaman suara antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan terkait masalah impor beras tersebut.
“Hal pertama yang harus dihindari adalah kegaduhan. Kalau Menteri Pertanian bilang tidak mau impor, tapi Menteri Perdagangan bilang ada impor. Ini sangat mengganggu karena ada perbedaan suara.”
Kendati demikian, menurutnya untuk masa yang akan datang seharusnya tidak ada lagi impor beras dan Indonesia mesti bisa merealisasikan swasembada. Menurutnya, kalaupun terpaksa melakukan impor, semata-mata dilakukan hanya untuk mencukupi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri.
Menurutnya, selama ini impor beras yang dilakukan oleh pemerintah sangat merugikan petani, karena menjatuhkan harga jualnya.
Beras yang diambil dari impor, lanjutnya, selalu memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan beras di dalam negeri karena produksi mereka dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan proses produksi di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
