Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian menilai salah satu cara untuk mempercepat penyerapan kredit usaha rakyat ialah dengan menjembatani industri menengah agar menjadi off taker atau penjamin dari industri kecil.
Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Euis Saedah mengatakan bahwa selama ini industri kecil kerap mengalami kesulitan dalam memperoleh kredit usaha rakyat (KUR) sebab tidak ada penjamin usahanya akan berlangsung dengan baik.
“Industri menengah itu kan didukung oleh sub-sub usaha. Misalnya industri furnitur. Itu kan ada industri kecilnya yang membuat komponen tertentu. Jadi bagaimana yang kecilnya ini bisa ikut KUR karena digaransi oleh industri menengahnya. Jadi pasarnya sudah jelas, siapa yang menerima produknya,” ujarnya pada Bisnis.com.
Dia menjelaskan pihaknya berupaya agar KURP bisa dimanfaatkan sektor IKM semaksimal mungkin dengan adanya relaksasi yang diberikan pemerintah. Adapun sektor IKM ditargetkan bisa mendapat alokasi 4% dari dana KUR yang tersedia sebesar Rp30 triliun pada tahun ini.
“Biasanya sektor IKM hanya 3% dari keseluruhan pemohon KUR. Tapi menurut data BRI [Bank Rakyat Indonesia] yang terakhir, hingga September ini sudah mencapai 4%,” katanya.
Euis menjelaskan salah satu kesulitan penyerapan KUR di sektor IKM ialah kurangnya sumber daya manusia pada bank penyalur KUR untuk melakukan pendampingan IKM di lapangan. Menurutnya, Kemenperin siap membantu dengan Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) yang sudah terlatih untuk melakukan pendampingan.
“Sekarang ada 2.500 orang yang sudah dilatih di sekolah-sekolah industri, dan telah kembali ke daerah masing-masing. Itu tersebar di lebih dari 200 kota. Ini bisa dimanfaatkan untuk mendampingi IKM, baik dari strategi maupun membuat laporan keuangan,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
